Kematian Maternal Dan Kematian Perinatal Di Indonesia
Kematian Maternal Dan Kematian Perinatal Di Indonesia |
Angka kematian perinatal yang terdapat dalam kepustakaan Indonesia ialah seperti juga angka angka kematian maternal, diperoleh dari rumah-rumah sakit yang selain menerima persalinan dari booked cases , juga menerima banyak kasus darurat, sehingga tidak menggambarkan keadaan sebenarnya dalam masyarakat.Angka tersebut dirumah-rumah sakit berkisar antar 77,3 sampai 137,7 per 1000. Hans E Monintja ,yang mempelajari angka-angka kematian perinatal tersebut, sampai pada kesimpulan berikut :
- Lebih separuh dari kematian perinatal ialah bayi lahir mati.
- Angka kematian perinatal pada bayi berat badan lahir rendah lebih daripada 2x angka kematian bayi cukup bulan.
- Kematian 24 jam pertama kira-kira 37% dari angka kematian neonatal dini.
Perkembangan Dalam Tahun-Tahun Terakhir
Bahwa pelayanan kebidanan yang adekuat hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, ternyata berlaku pula untuk bagian-bagian lain dari pelayanan kesehatan. Hanya mereka yang tinggal di kota-kota dan cukup mampu yang memperoleh pelayanan sempurna, sedang untuk sebagian besar masyarakat terutama yang tinggal didaerah pedesaan, pelayanan yang adekuat tidak sampai pada mereka. Keadaan ini melahirkan konsep pusat kesehatan masyarakat . pusat ini diadakan di ibukota kecamatan dan bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dalam bidang preventif dan kuratif, aktifitas mencakup pengobatan penyakit , kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, higiene dan sanitasi, perbaikan gizi, penyuluhan kesehatan, kesehatan gigi, kesehatan mental, kesehatan sekolah, penyelenggaraan laboratorium sederhana, perawatan kesehatan masyarakat, pengumpulan data untuk keperluan evaluasi dan perencanaan . Pembentukan pusat kesehatan masyarakat ( Puskesmas) dimulai pada pelita I (1969-1974) , akan tetapi baru berkembang pesat dalam pelita II ( 1974-1979 ) . Pada pertengahan 1979 terdapat 4.353 puskesmas , disamping itu terdapat 6.593 puskesmas pembantu. Dewasa ini jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu ditingkatkan , diadakan pula puskesmas keliling dan fasilitas perawatan.
Usaha lain yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan ialah penertiban pendidikan tenaga-tenaga paramedik. Dalam perkembangan aktivitas-aktivitas dalam berbagai bidang telah diadakan kesehatan telah diadakan banyak jenis pendidikan yang beraneka ragam tenaga dengan kemampuan yang sangat terbatas. Karena hal ini dianggap tidak efisien dan banyak pendidikan lebih berorientasi ke klinik, direncanakanlah pendidikan dasar dalam bidang kesehatan untuk menghasilkan perawat kesehatan yang lebih berorientasi ke kebutuhan masyarakat. Tenaga ini dididik 3 tahun sesudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama dan bersifat serba guna. Sesudah pendidikan ini, terbuka kemungkinan untuk melanjutkan kearah keahlian tertentu, misalnya untuk menjadi bidan. Dalam pendidikan Perawat Kesehatan diberikan mata pelajaran KIA , termasuk pelayanan kebidanan dengan baik dalam batas-batas tertentu. Direncanakan bahwa Perawat Kesehatan banyak diperlukan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Oleh karena itu, pendidikannya disebarluaskan diseluruh Indonesia.
Masalah pelayanan kesehatan yang tidak merata ternyata merupakan suatu masalah yang terdapat di banyak negara, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam hubungan ini pada pertengahan dasawarsa 70 berkembang gagasan yang disponsori oleh WHO yang pokoknya memberi pelayanan kesehatan yang merata untuk masyarakat dengan partisipasi masyarakat.Tujuan Primary Health Care ialah memajukan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pelayanan ini harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam keseluruhan , dan erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas dalam pendidikan, pertanian, perbaikan gizi, penyediaan obat-obat esensial, dan lain-lain.Partisipasi masyarakat harus tercermin dalam pengambilan keputusan, penyediaan dana kesehatan, dan pelaksanaan kesehatan, dan pelaksanaan sehari-hari. Tiap-tiap orang dan tiap-tiap keluarga harus merasa bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatannya sendiri sebaik-baiknya.
Di Indonesia Primary Health Care berbentuk Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa atau PKMD, dan dimulai pada tahun 1975 . Akan tetapi, sebelumnya , gagasan serupa sudah direalisasikan dalam kurang lebih 200 desa di Indonesia.
Dalam banyak desa sudah ada Lembaga Sosial Desa sebagai badan yang dibentuk oleh masyarakat desa. Badan ini adalah milik masyarakat desa dan bukan aparat dari pamong praja, walaupun bekerja erat dengan pamong praja dan instansi-instansi pemerintah lainnya.Tugas lembaga itu ialah melaksanakan koordinasi atas usaha-usaha pembangunan dalam berbagai bidang , seperti pendidikan, pertanian, pemasaran, dan lain-lain. PMKD diselenggarakan dalam rangka kerja sama dalam Lembaga Sosial Desa. Tenaga-tenaga sukarela yang memenuhi persyaratan tertentu dipilih dan mendapat pendidikan serta pelatihan selama 4 bulan sebagai persiapan untuk menyelenggarakan tugas dalam bidang " pemberian pertolongan pertama, pengobatan penyakit-penyakit ringan, penyuluhan dalam hal gizi, higiene sanitasi, KIA, dan sebagainya, dan untuk bekerja sama dengan mereka yang berusaha dalam keluarga berencana , pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain guna meningkatkan taraf kehidupan di desa. Pembiayaan aktivitas-aktivitas ini dilakukan dengan mengadakan dana sehat , yang merupakan semacam asuransi bagi penduduk desa.
Secara teknis, Prokesa dibina oleh Perawat Kesehatan, dan tenaga yang terakhir ini merupakan pula saluran sistem rujukan dari desa ke puskesmas dan terus ke rumah sakit kabupaten. Dalam tahun 1989 pada tiap Rumah Sakit Kabupaten ditempatkan seorang spesialis penyakit dalam, seorang spesialis bedah, seorang spesialis kebidanan dan kandungan, dan seorang spesialis kesehatan anak. Tenaga-tenaga tersebut akan diperbanyak dan diperkuat dengan tenaga penunjang seperti spesialis radiologi, patologi, laboratorium klinik , dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan.
Dalam rangka peningkatan jangkauan upaya kesehatan, pemerintah telah mendirikan dan menyebarluaskan Puskesmas lengkap dengan sarana dan tenaganya satu puskesmas untuk 30.000 penduduk dan satu Puskesmas Pembantu untuk 18.000 penduduk. Untuk daerah terpencil atau sulit di jangkau diadakan Puskesmas Keliling berupa perahu bermotor atau kendaraan bermotor beroda. Dari dua survey rumah tangga ( SRT ) 1980 dapat dilihat bahwa yang merasa sakit dan dapat pengobatan meningkat dari 55% pada tahun 1972 menjadi 74%pada tahun 1980. Disayangkan baru sekitar 49% ibu hamil memeriksakan diri pada berbagai unit pelayanan kesehatan, 15% pada dukun, dan 36% tidak pernah periksa ( SRT 1980 ) . Dari angka-angka yang didapati tampak dengan jelas bahwa persalinan oleh dukun dan dirumah masih masih merupakan cara persalinan yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat. Sebab-sebab dari hal tersebut adalah kompleks . bukan hanya sosial ekonomi dan sosial budaya yang harus diperhatikan , kita perlu utamakan agar para ibu lebih aman dan tertolong secara baik sewaktu hamil dan melahirkan dengan :
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemeriksaan kehamilan.
- Untuk menekan angka kesakitan dan kematian sebagai akibat kehamilan dan persalinan perlu diusahakan institusionalisasi persalinan.
Dewasa ini dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi diharapkan agar secara tepat dapat menentukan keadaan janin yang dikandung dan pula mengenal keadaan persalinan yang akan datang. Dengan adanya alat elektronik , kemajuan-kemajuan dalam pemeriksaan biomedik , dan akhir-akhir ini dengan ultrasonografi, kita dapat meramalkan dengan lebih tepat janin yang dikandung. Dengan kardiotokograf dapat dicatat kontraksi uterus dan sekaligus aktivitas jantung janin. Amnioskopi, pengambilan darah dari kulit kepala janin untuk analisis gas, pemeriksaan air ketuban melalui fungsi abdomen dapat dilaksanakan oleh dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi untuk kepentingan janin yang akan lahir . Pula dapat dilaksanakan registrasi gerakan-gerakan janin, pernapasan janin, penentuan PO2 secara terus-menerus, pulsatility tali pusat, mengadakan fungsi tali pusat secara intravena obat-obatan atau ekstra cairan makanan bila fungsi plasenta kurang baik. Dengan memeriksa air ketuban dapat ditemukan kelainan pada kromosom , gangguan dalam metabolisme dan rakhiskisis. Fetal surgery masa kini dapat dilaksanakan untuk mengkoreksi janin . Dewasa ini dengan biopsi villus korialis dapat ditemukan kelainan-kelainan fatal lebih dini dan pula jenis kelamin mudigah.
Di negara-negara dimana anak laki-laki lebih diinginkan daripada anak perempuan , maka penentuan jenis kelamin menimbulkan banyak permintaan abortus provokatus , tanpa memperhitungkan hak hidup janin yang sedang berkembang. Hal ini merupakan masalah yang rumit, rawan, dan memprihatinkan.
Dalam dekade terakhir ini banyak di publikasikan in Vitro fertilization ( IVF) , pemindahan embrio, gifht, surrogate mothers yang seharusnya dalam bidang Obstetri dan Ginekologi masih perlu dibina bersama disiplin-disiplin lain. Secara ilmiah perlu dikembangkan penelitian-penelitian. Oleh karena itu, harus ditentukan pedoman yang ketat sesuai dengan sosial budaya bangsa . Jangan sampai seorang anak mempunyai tiga ibu. seorang ibu menyewa ibu yang dapat telur dari seorang ibu donor dan kemudian menjadi pertengkaran antar keluarga-keluarga yang bersangkutan.
Ilmu kedokteran dan teknologi berkembang terus dengan cepat sekali . Disamping kita dapat kemudahan dalam pencegahan , diagnosis, dan pengobatan tentu akan ada bahaya-bahaya dan komplikasinya. Kini perlu dilancarkan pemakaian teknologi biomedika modern yang menimbulkan persoalan bioetika sehingga batas konflik antara teknologi dan hak-hak asasi manusia menjadi hangat. Disamping itu teknologi biomedika modern dapat membuat kita bertindak kurang manusiawi. Maka sebelum terlambat perlu dipikirkan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan pelayanan penelitian , pemakaian alat-alat canggih dalam diagnosis dan terapi dengan mempunyai dasar ilmiah dengan indikasi yang tepat. Untuk meniadakan pengaruh negatif dari teknologi biomedika modern disarankan :
- Pendidikan dokter ditingkatkan dengan tidak melupakan dasar klinik dan etika kedokteran .
- Pemerintah mengatur pemakaian , pembuatan, dan pemasaran alat dan obat-obatan yang memperhatikan keadaan sosial di Indonesia.
- Masyarakat di beri cukup pengertian mengenai tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan dan obat-obatan yang di berikan , pula mengenai alat-alat yang digunakan.