Sistem Politik Di Inggris


SISTEM POLITIK DI INGGRIS

SISTEM POLITIK DI INGGRIS
SISTEM POLITIK DI INGGRIS
Bentuk negara Inggris adalah kerajaan. Inggris ini memiliki UUD (konstitusi) yang tertulis. Hal ini menjadi suatu keuntungan bagi pemerintah untuk menyesuaikan tindakan lembaga-lembaganya terhadap segala perubahan dan tuntutan dengan mudah di dalam prosedurnya. Masyarakat Inggris adalah masyarakat yang menghormati kebebasan dan hak asasi manusia serta menghormati simbol-simbol kekuasaan negara, yaitu ratu dan pemerintah.


Hidup adalah anugrah, banyak hal dalam hidup ini yang harus kita lalui. Kadang kala semua itu buat kita lemah,jenuh bahkan putus asa. Ada baiknya kita hibur diri dan pikiran dengan alunan music sambil baca artikel ini. Jika sobat setuju klik play pada video berikut. Terima kasih...!!!



Model SistemPemerintahan Inggris

Negara Inggris sebagai “Mother ofParliaments” telah banyakmemberikan sumbangan kepadaperadaban dunia, khususnyasumbangan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Namundemikian, bentuk pemerintahannyakurang jelas didefinisikan danagak sulit untuk dimengerti.
Di Inggris raja sebagai bagian dari badaneksekutif yang tidak dapat di ganggu gugat.Keluasaan raja bersifat simbolis karenakekuasaan sebenarnya berada di tanganperdana menteri yang memimpin paramenteri. Akan tetapi, pelaksanaan sistemperlementer di Inggris agak berbeda dengannegara-negara lain. Di Inggris perdanamenteri dapat sewaktu-waktu mengadakanpemilihan umum sebelum masa jabatanparlemen berakhir. Akan tetapi, hal inidilakukan atas saran perdana menteri.Pemilu dapat dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir misalnya jika kabinetdikenakan mosi tidak percaya.

Sejarah Pembentukan Sistem Pemerintahan Inggris

  • Negara yang pertama kalimenerapkan sistem pemerintahanparlementer ialah inggris.Kelembagaannya terdiri dari : 1)raja/ratu 2) kabinet 3) parlemen4) badan pengadilan.
  • Pemerintahan di inggris terdiridari tiga unsur pokok, yaknimahkota, kabinet, dan parlemen.

Beberapa ciri penting dariPemerintahan Inggris:

  • Negara Kesatuan (unitary state) dengansebutan United Kingdom.
  • Konstitusinya adalah hukum dasar yangmemberikan dan membatasi kekuasaan untukmemerintah dan tidak tertulis.
  • Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapibercampur baur.
  • Parlemen adalah bicameral, terdiri dari House of Commons atau Majelis Rendah danHouse of Lords atau Majelis Tinggi.Parliament Sovereingnity, merupakan salahsatu prinsip fundamental dari konstitusi.
  • Kabinet, adalah kelompok inti menteri-menteri yang dikepalai oleh PerdanaMenteri.
  • Her Majesty’s Opposition, adalah prinsipfundamental kedua dari konstitusi yang taktertulis.
  • Mahkota hanyalah tituler, bukanlahkekuasaan politik. Ia merupakan simbolkeagungan, kedaulatan, dan kesatuannasional, sama seperti bendera denganlambang Union Jack; tetapi menteri-menterilah yang sebenarnya memerintah.
  • Civil service (dinas sipil) adalah pegawaikarier yang mengadministrasikan hukum danmengimplementasikan kebijakan-kebijakaneksekutif dan parlementer.
  • Pemerintah Daerah sampai titiktertentu didesentralisasikan, dengankekuasaan ada di tangan Council yangdipilih oleh rakyat di daerah.
  • Badan Peradilan ditunjuk olehKabinet.
  • Habeas Corpus adalah hak sipil yangfundamental.


12.The rule of Law.

• The Rule of Law terdiri atas 3 prinsip:
–Hukum yang dibuat oleh Parlemenmempunya supremasi absolute ataskebijakan-kebijakan pemerintah yangmenyangkut rakyat.
–Kesamaan di depan hukum, kelas-kelasdianggap subjek-subjek yang sama olehhukum, pegawai pemerintah mendapatperlakuan sama dengan warga Negarabiasa di depan pengadilan.
–Konstitusi adalah akibat, bukan sebab darihak-hak individu. Pengadilan menetapkanhak-hak ini atas dasar kebiasaan danstatute yang ditetapkan oleh Parlemen.

Silsilah Keluarga Kerajaan BritaniaRaya (England] : 

  • George VI (14 Desember 1895-6Februari 1952)                                     
  • Putri Elizabeth Bowes-Lyon (4 Agustus1900-30 Maret 2002)
  • Elizabeth II
  • Prince Philip
  • Prince Charles

                    • Diana Frances Mountbatten-Windsor
                    • Prince Andrew, Duke of York
                    • Sarah, Duchess of York
                    • Prince William
                    • Prince Henry

Sistem politik di Inggris adalah demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut aliran liberalistik, yaitu mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya.

1.  Kekuasaan Legislatif

Lembaga legislatif Inggris adalah Parlemen. Parlemen Inggris terdiri atas dua kamar (bikameral), yaitu:
1.   House of Commons atau Majelis Rendah, adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik.
2. House of Lord atau Majelis Tinggi, adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan.
House of Commons memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada House of Lord.

2.  Kekuasaan Eksekutif

Badan eksekutif Inggris terdiri dari Raja atau Ratu sebagai bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat, serta kurang lebih 20 menteri yang bekerja atas asas tanggung jawab menteri (ministerial responsibility). Kekuasaan Raja bersifat simbolis, sedangkan kekuasaan sebenarnya ada di tangan Perdana Menteri yang memimpin para menteri, dengan kata lain kepala pemerintahan Inggris dijabat oleh seorang Perdana Menteri.

3.  Kekuasaan Yudikatif

Sistem pengadilan dikepalai oleh Pengadilan Senior Inggris dan Wales, yang terdiri dari:
1.   Pengadilan Tinggi
2.   Pengadilan Tinggi Kehakiman untuk kasus perdata
3.   Pengadilan Mahkota untuk kasus pidana
Mahkamah Agung Britania Raya merupakan lembaga peradilan tertinggi untuk kasus-kasus perdata maupun pidana di Inggris dan Wales. Mahkamah ini dibentuk pada tahun 2009 setelah perubahan konstitusi, yang mengambil alih fungsi yudisial dari House of Lords.

4.  Kabinet

Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet inilah yang benar-benar menjalankan praktek pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons.

5.  Pemerintahan Daerah

Inggris adalah negara kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas England, Scotland, Wales, dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (monarki). Inggris menganut sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada Council (dewan) yang dipilih oleh rakyat di daerah. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam tiga daerah, yaitu England, Wales, dan Greater London.

6.  Pemilu

Meski berbentuk kerajaan, demokrasi tetap tumbuh di Inggris karena berubahnya monarki absolut di Inggris menjadi monarki konstitusional. Parlemen Inggris dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis.

7.  Sistem Kepartaian

Inggris merupakan negara bersistem dwipartai, yang dalam sejarahnya kekuasaan bergilir antara dua kekuatan politik utama, yaitu:
1. Partai Buruh
2. Partai Konservatif
Selain dua partai diatas, juga terdapat partai yang kalah dalam pemilu dan menjadi partai oposisi. Para pemimpin oposisisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih penyelenggaraan pemerintah.(kecuali Louisiana).Meskipun telah menjadi negara bagian dari Britania Raya, sistem hukum Pengadilan Inggris dan Wales tetap digunakan. Berdasarkan Perjanjian Kesatuan, sistem hukum yang digunakan di Inggris dan Wales terpisah dengan sistem hukum yang digunakan.

Hukum

Sistem hukum Inggris yang berkembang selama berabad-abad adalah dasar dari sistem hukum umum yang digunakan di sebagian besar negara-negara Persemakmuran dan Amerika Serikatakan di Skotlandia. Esensi umum dari hukum Inggris adalah bahwa hukum dibuat oleh hakim yang berkedudukan di pengadilan, yang menerapkannya menurut akal sehat dan pengetahuan mereka (preseden).[102]
Sistem pengadilan dikepalai oleh Pengadilan Senior Inggris dan Wales, yang terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Kehakiman untuk kasus perdata, dan Pengadilan Mahkota untuk kasus pidana Sedangkan Mahkamah Agung Britania Raya merupakan lembaga peradilan tertinggi untuk kasus-kasus perdata maupun pidana di Inggris dan Wales. Mahkamah ini dibentuk pada tahun 2009 setelah perubahan konstitusi, yang mengambil alih fungsi yudisial dari House of Lords.[104] Keputusan dari Mahkamah Agung ini mengikat setiap pengadilan lainnya dalam hierarki dan harus sesuai dengan petunjuknya.

Kesimpulan
Negara Inggris adalah Negara besar yang memiliki pengaruh tersendiri terhadap Negara-negara lain terutama Negara berkembang danNegara miskin. Dalam bidang sosial, politik, hukum,dan budaya. Inggris dapat dikatakan berada dipuncak kualitas dari masing-masing aspec tersebut. Dalam bidang politik, terutama dilihat dari sistem pemerin tahannya, Inggris menjadi salah satu Negara yang menjadi panutan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Dalam hal ini, Inggris memiliki pengaruh dan ilmu tersendiri terhadap sistem pemerintahan parlementer. Oleh karena itu,Inggris disebut the mother of parliaments
Banyak Negara-negara berkembang yang mengikuti sistem pemerintahan seperti yang dilakukan Inggris. Namun, pada kenyataannya sistem pemerintahan tersebut tidak akan terlalu dapat diaplikasikan terhadap Negara yang bersangkutan. Maka, sistem pemerintahan yang diambil dari sistem pemerintahan Inggris lama-kelamaan akan terus dikembangkan oleh Negara yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan secara optimal oleh Negara tersebut.Berbeda dengan Negara yang mengaplikasikansistem pemerintahan Inggris, ada juga Negara-negara yang termasuk Persemakmuran Inggris dimana Negara tersebut benar-benar berkaitanlangsung dengan sistem pemerintahan yangditegakkan oleh Inggris.
Setiap Negara terutama masyarakat danpemerintahnya pasti menginginkan system pemerintahan yang baik bagi negaranya. Namun tidak semua dapat dilakukan. Intinya, setiap Negara yang berpikiran secara kritis akan terus mengembangkan sistem pemerintahan yang terbaik dan berusaha untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pemerintahan tersebut. Atau mungkin dapat mengambil hal-halyang positif dari berbagai sistem pemerintahan dan dapat membuat sistem pemerintahan sendiri yangberguna dan dapat dilaksanakan secara penuh dankeseluruhan.

Sistem politik di Inggris adalah demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut aliran liberalistik, yaitu mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Inggris adalah :
1.Inggris adalah negara Kesatuan, dengan bentuk pemerintahan monarki dan dengan sistem desentralisasi.
•Monarki :
Bentuk pemerintahan dimana kepala Negara dipilih oleh satu orang atau sekelompok orang. Kepala negaranya adalah Raja / ratu.
•Sistem Desentralisasi :
Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.
Kelebihan sistem ini : sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.
Kekurangan sistem ini : otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.
2.Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri+menteri). Sedangkan ratu sebagai kepala negara,
3.Menerapkan sistem pemerintahan parlementer

Sistem parlementer
sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya
Sistem presidensial

Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Prof. Damario Tanoto pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensil
Presiden adalah penyelenggara negara. Presiden menjabat dua jabatan sekaligus yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Parlemen tidak memilih presiden, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
Menteri-menteri dipilih langsung oleh presiden menjadi sebuah kabinet yang bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen secara presiden tidak dipilih oleh parlemen.
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer
Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kekuasaan besar parlemen meliputi  badan perwakilan dan lembaga legislatif.
Anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemiihan umum. Semakin besar perolehan partai atau bahkan memenangkan pemilu maka perwakilannya akan semakin banyak di parlemen.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.


Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.
Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan parlementer

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

KELEBIHAN
1.Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif
2.Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas
3.Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

KEKURANGAN
1.Kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer
2.Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan , karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh kabinet
3.Kabinet dapat mengendalikan parlemen, hal ini terjadi bila para anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas, karena pegaruh mereka yang besar di parlemen dan partai , anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen
4.Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif


Mau Dapat Uang Saat Internetan, Tanpa Modal Dan Bukan Tipu-Tipu : Klik Disini


Baca Juga : Informasi Sumber Politik Hidup Agar Meraih Kesuksesan Dan Kekayaan