This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Makalah Sejarah Pengertian Teori Konsep Dasar Dan Masalah Imu Ekonomi


Makalah Sejarah Pengertian Teori Konsep Dasar Dan Masalah Imu Ekonomi


Makalah Sejarah Pengertian Teori Konsep Dasar Dan Masalah Imu Ekonomi


A. SEJARAH EKONOMI

Baca Juga : " Informasi Sistem Ekonomi Agar Cepat Kaya Dan Sukses "

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang cukup lama berkembang di  dunia. Sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan , maka perkembangannya bermula ketika pada tahun 1776, Adam Smith salah seorang pemikir ekonomi dari Inggris  menerbitkan buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. Dimana Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara negara di Eropa. Beberapa pandangan dalam buku beliau masih tetap menjadi perhatian dalam pemikiran ahli-ahli ekonomi pada masa sekarang. Oleh karena itu Adam Smith dianggap bapak ilmu ekonomi.

Sebelum era Adam Smith sebenarnya sudah banyak pemikiran-pemikiran yang dikemukakan mengenai perosalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh sebuah negara. Namun tulisan-tulisan mereka tidak dikemukakan secara sistematis. Namun topik-topik yang dibahas masih terbatas dan belum ada analisa yang menyeluruh terhadap aspek kegiatan perekonomian dalam suatu masyarakat. Kerena keterbatasan itu menyebabakan pula pemikiran-pemikiran ekonomi belum dapat dipandang sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.

Dalam dua abad setelah era Adam Smith dunia telah berkembang jauh, sedangkan pada masa Adam Smith revolusi industri baru saja akan dimulai. Sekarang ini kegeiatan industri sudah sangat canggih dan teknologi yang digunakan sudah sangat berbeda dengan yang terdapat pada zamannya Adam Smith. Juga keberadaan organisasi perusahaan sudah jauh lebih kompleks dan juga kegiatan sistem produksi jauh lebih rumit.  Corak perekonomian negara secara keseluruhan juga sudah sangat jauh berbeda. Pertumbuhan dan modernisasi kegiatan produksi dierbagai negara, termasuk di Indonesia.
Ilmu ekonomi lahir karena sebagai individu kita pasti punya kebutuhan yang kemudian, dalam mencukupi kebutuhan hidup tersebut pastilah akan melakukan pertimbangan secara rasional tentang cara memakai sumber daya atau pendapatan tertentu agar dapat memberikan rasa kepuasan dan kemakmuran yang maksimal terhadap setiap individu.

B. PENGERTIAN ILMU EKONOMI

Ekonomi adalah ilmu yang  mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan mencipatakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas  dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahn itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Contoh ,  di negara Indonesia semakin hari semakin bertambah jumlah kendaraan yang membutuhkan bahan bakar minyak , sedangkan jumlah bahan bakar minyak itu sendiri tidak mencukupi untuk seluruh kendaraan masyarakat indonesia sehingga terjadi kelangkaan di beberapa daerah di Indonesia. Terlebih daerah terpencil .

Hal pertama yang harus kita sadari bila kita berbicara tentang ilmu ekonomi adalah kompleksitasnya. Karena memang pada dasarnya ilmu ekonomi adalah sesuatu yang jauh dari kata sederhana. Banyak sekali faktor yang terkait di dalamnya, dimana semuanya harus dipertimbangkan dan diperhitungkan.

Manusia sebagai mahluk ekonomi (homo economicus) memiliki kecenderungan untuk tidak pernah merasa puas akan apa yang telah diperolehnya dan senantiasa berusaha terus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan selalu mempertimbangkan perngorbanan dan manfaat dari tindakan yang dilakukan. Sehingga penting bagi manusia untuk mengetahui tentang ilmu ekonomi yang berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan yaitu, ilmu ekonomi adalah suatu bidang dalam ilmu pengetahuan yang sangat luas cakupannya. Ilmu ekonomi adalah hal-hal yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan terutama pada masalah yang berkaitan dengan ekonomi.

1. Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli

ADAM SMITH
Ilmu ekonomi secara sistemtis  mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Contohnya : dalam kehidupan sehari hari manusia membutuhkan listrik untuk kehidupan, namun SDA untuk membangkitkan listrik merupakan SDA yang terbatas, sehingga dalam mengalokasiakn SDA ini agar tidak terbuang sia sia diberlakukan perilaku hemat listrik oleh masyarakata, dengan menggunakan listrik seperlunya saja.

 ALFRED MARSHALL
Ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Lebih kepada usaha usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari hari.  Contohnya : membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapat itu.

PAUL A SAMUELSON
Ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan, ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi
contohnya : Pertamina memilih untuk menggunakan Minyak Bumi yang merupakan SDA langkauntuk bahan dasar dari pembuatan berbagai macam komoditi ( solar, pertamax, bensin, avtur) untuk digunakan masyarakat

M. MANULANG
Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa) Contoh : Suatu individu itu dapat memenuhi segala kebutuhan nya karena usaha kerja keras nya dalam bekerja
LIPSEY
Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuha manusia yang tidak terbatas
Contoh : Minyak alam merupakan SDA yang terbatas tapi dijadikan bahan baku untuk pembuatan komoditi (solar, bensin, avtur) yang merupakan alat pemuas kebutuhan yang tidak terbatas, sehingga dibutuhkan studi khusus untuk mengolah SDA yang terbatas agar mencukupi.


SAMUEKON
Ilmu ekonomi adalah sebuah studi yang menganalisis kerugian dan keuntungan meningkatkan pola-pola tertentu dalam pemakaian sumber daya
Mel Vilye J ulmer
Dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan manusa yang berhubungan dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi. Contohnya dalam kegiatan produksi pabrik, penyebaran hasil produksi pada toko ataupun pasar, dan kegiatan jual beli .

2. Pengertian Ekonomi mennurut Kamus
Kata Ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga , rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan , aturan, hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

3. Teori Ekonomi
Teori berasal dari kata latin theoria, yang artinya perenungan. Secara singkat, teori ekonomi artinya hasil dari perenungan mengenai pemenuhan kebutuhan rumah tangga (hidup).Sejak manusia dilahirkan, manusia tidak bisa dilepaskan dari teori ekonomi tertentu sekalipun tanpa disadari. Misalnya, jika seseorang berprofesi sebagai pedagang, maka dia bisa dikatakan menggunakan teori merkantilisme (perdagangan).Sepanjangan sejarah manusia, dikenal berbagai macam teori ekonomi yang tumbuh dari kondisi-kondisi sosial pada masyarakat di zaman tersebut. Semakin maju suatu masyarakat, teori-teori ekonomi semakin berkembang sejalan dengan perkembangan praktek ekonomi itu sendiri.
Berikut teori ekonomi mainstream yang dikenal hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Teori Nilai (Value Theory)
Menurut Adam Smith, barang memiliki dua jenis nilai, yakni nilai guna (value in use) dan nilai tukar (value in exchange). Harga barang ditentukan dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang. Jumlah tenaga kerja yang dimaksud tidak hanya diukur dari berapa lama waktu yang digunakan untuk bekerja. Tetapi juga diukur dari keterampilan tenaga kerja. Jika Budi menerima upah Rp10.000/hari, sementara Anton menerima upah Rp5.000/hari, artinya Anton memiliki keterampilan (skill) yang lebih tinggi.
Perbedaan tenaga kerja yang dicurahkan untuk menghasilkan barang menciptkan perbedaan harga. Misalnya, waktu yang diperlukan untuk menangkap satu ekor rusa selama 1 jam, sedangkan waktu yang diperlukan untuk menangkap satu ekor berang-berang selama 30 menit, maka harga rusa lebih mahal daripada berang-berang.

Barang yang memiliki nilai guna tinggi belum tentu bisa dipertukarkan, contohnya air laut. Sementara barang yang tidak memiliki nilai guna bisa jadi memiliki nilai tukar yang tinggi, contohnya intan. Nilai tukar dapat diartikan sebagai kemampuan suatu barang untuk memperoleh barang lain, yang berarti nilai tukar sama dengan harga barang itu sendiri.

Teori Pembagian Kerja
Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan pembagian kerja (division of labour). Pembagian kerja mendorong tenaga kerja untuk mengerjakan bagian terbaik sesuai dengan keahliannya masing-masing.
Dengan adanya spesialisasi, seseorang tidak perlu menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri, tetapi hanya menghasilkan satu jenis barang saja yang melimpah (berlebih). Surplus barang dapat diperdagangkan di pasar, sehingga barang-barang yang bisa dipertukarkan semakin berlimpah.
     
Teori Akumulasi Kapital
Cara terbaik untuk meningkatkan kekayaan adalah dengan cara berinvestasi, yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Dengan mesin-mesin dan peralatan yang lebih canggih maka produktivitas akan meningkat. Jika produktivitas meningkat, maka keuntungan perusahaan juga akan meningkat. Kemudian, perusahaan dapat memperluas usahanya, menyerap tenaga kerja baru dan membayar pajak kepada pemerintah.

 KONSEP DASAR EKONOMI

1.1. Pengertian Ekonomi
Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, “Oikos” yaitu “Rumah tangga” dan “Nomos” yang berarti “aturan”. Jadi ekonomi berarti aturan rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga dalam arti luas, yaitu setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai kemakmuran atas dasar prinsip ekonomi. Misalnya: rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Ketiga rumah tangga ini disebut Pelaku Ekonomi. Karena ekonomi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai kemakmuran, maka ilmu ekonomi berarti ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dimaksudkan sebagai kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan sebaik-baiknya melalui alat pemuas kebutuhan yang ada. Dengan kata lain seorang yang makmur adalah seorang yang relatif seluruh kebutuhannya telah terpenuhi (kebutuhan = alat pemuas kebutuhan).

Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.
1.Ekonomi Makro
Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.

Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :

Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.
2.Ekonomi Mikro
Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.
Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus.


1.2. Pembagian Ilmu Ekonomi
Semua ilmu pada dasarnya berasal dari suatu rumpun, yaitu filsafat atau philosopia. Sebagai cabang dari ilmu sosial, ilmu ekonomi dibedakan menjadi :
Ekonomi Lukisan ialah ilmu ekonomi yang hanya menggambarkan satu masalah ekonomi suatu Negara secara khusus tanpa mengadakan pembahasan.
1.Ekonomi Teori adalah ilmu yang bertugas menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi dan kemudian merumuskan hubungan-hubungan itu dalam suatu hukum ekonomi.
2.Ekonomi Terapan adalah ilmu ekonomi yang dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: ilmu ekonomi perusahaan, ekonomi koperasi, ekonomi moneter, dll.
3.Sejarah Ekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perkembangan teori-teori ekonomi dari masa ke masa sehingga dapat mengetahui perkembangan teori-teori ekonomi sampai dengan ekonomi modern dewasa ini.

1.3. Prinsip, Motif dan Tindakan Ekonomi
1. Prinsip Ekonomi Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi .Dasar berpikir dalam prinsip ekonomi adalah:

            * Dengan pengorbanan tertentu diperoleh kepuasan sebesar-besarnya  atau
            * Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya demi mendapatkan kepuasan tertentu
Misalnya Anda mempunyai perusahaan yang memproduksi sepatu. Sebelum sepatu dibuat, Anda menghitung berapa kira-kira biaya untuk memproduksi sepatu dan berapa harga jual sepatu itu. Jika Anda menerapkan prinsip ekonomi, maka Anda berusaha untuk menekan biaya pembuatan sepatu sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba atau keuntungan tertentu, sesuai harapan ayah.
2. Tindakan Ekonomi
Tndakan ekonomi Adalah segala tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berpegang pada prinsip ekonomi senantiasa hidup hemat dan menyusun skala prioritas.
Tindakan ekonomi terdiri atas tiga kegiatan pokok ekonomi, yaitu
(1) kegiatan produksi,
(2) kegiatan konsumsi, dan
(3) kegiatan distribusi.
3. Motif Ekonomi
Motif berasal dari bahasa Inggris, motive, yang berarti dorongan. Secara sederhana, dorongan atau alasan yang membuat orang mau melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Lebih jelasnya, yang dimaksud motif ekonomi adalah suatu kekuatan yang mendorong orang untuk melakukan tindakan / kegiatan ekonomi.
Ada dua alasan mengapa orang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu alasan ekonomi (motif ekonomi) dan alasan di luar ekonomi (motif nonekonomi). Secara garis besar, motif ekonomi yang mendorong seseorang mau melakukan tindakan ekonomi karena seseorang itu ingin:

  • mendapat laba / keuntungan.
  • mendapat kepuasan atau kenikmatan sebesar-besarnya.

      Sedangkan motif nonekonomi yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi karena seseorang itu ingin :

  • membantu orang lain.
  • mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari masyarakat.
  • mendapatkan kedudukan atau jabatan di masyarakat.

   
Adalah keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Tujuan akhir dari motif ekonomi adalah tercapainya kemakmuran. Berikut ini adalah motif-motif ekonomi :

a. keinginan untuk menjadi makmur
b. keinginan untuk memperoleh penghargaan dari masyarakat
c. keinginan untuk memperoleh kekuasaan dan kepuasan
d. keinginan untuk melakukan kegiatan sosial

4. Tindakan/Hukum Ekonomi
Adalah keseluruhan rumusan yang berlaku umum yang menggambarkan pertalian peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi lainnya. Hukum ekonomi digolongkan menjadi:
a.Kausal (sebab-akibat) adalah peristiwa ekonomi yang satu mengakibatkan peristiwa ekonomi yang lainnya, tetapi tidak bisa sebaliknya. Contoh: kenaikan gaji pegawai, biasanya menyebabkan kenaikan harga. Dan tidak selalu ada kenaikan harga menyebabkan kenaikan gaji.
b.Fungsional, contoh: hukum permintaan
      Sifat keberlakuan hukum ekonomi:

  • Relatif, artinya tidak mutlak seperti ilmu pasti
  • Tendens, artinya bersifat kecenderungan
  • Berlaku syarat cateris paribus (jika keadaan lain tetap, misalnya: selera, pendapatan, dan sikologi) tetap tidak berubah.



2. MASALAH EKONOMI
2.1.Masalah Kelangkaan
Inti masalah ekonomi adalah terletak pada masalah kelangkaan, yaitu adanya “kebutuhan menusia tidak terbatas sedangkan alat pemuasnya sangat terbatas”, yang seringkali disebut dengan problem of choise (masalah dalam hal pemilihan).Inti permasalahan ekonomi dirumuskan: kebutuhan > alat pemuas kebutuhan. Jika inti masalah ini sudah terpecahkan maka akan tercapai kemakmuran. Kondisi yang makmur yaitu apabila: kebutuhan = alat pemuas kebutuhan.
          Sedangkan yang menjadi masalah pokok ekonomi adalah terletak pada:

  • What : barang apa yang dibutuhkan masyarakat
  • How : bagaimana cara menciptakan barang yang dibutuhkan tersebut.
  • For whom : untuk siapa barang tersebut di produksi.

2.2.    Kebutuhan dan Jenis-jenis Kebutuhan
Kebutuhan adalah keinginan terhadap suatu benda atau jasa yang pemuasannya dapat dilaksanakan baik secara jasmani maupun rohani. Macam-macam dan jumlah kebutuhan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
1. Faktor alam
2. Peradaban dan kebudayaan
3. Lingkungan masyarakat
4. Meniru orang lain.
Klasifikasi dan jenis-jenis kebutuhan dapat digolongkan sebagai berikut:
Menurut
Jenis Kebutuhan
Contoh
1. Intensitasnya
1) Primer
2) Sekunder
3) Tertier
- sandang, pangan, papan
- perabotan rumah tangga
- mobil BMW, parabola, piano
2. Waktunya
1) Sekarang
2) Yang akan datang
- obat bagi yang sakit
- air bagi yang haus
- menabung
3. Sifatnya
1) Jasmani
2) Rohani
- makanan, rumah
- agama, rekreasi, pendidikan
4. Subyeknya
1) Individu
2) Kelompok
- cangkul bagi petani
- dasi bagi manajer
- pasar, jalan raya


2.3.     Barang dan Kegunaan Barang serta Jenis-jenis Barang
Barang adalah segala esuatu untuk pemuas kebutuhan manusia. Jenis-jenis barang sebagai berikut:
Menurut
Jenis Barang
Contoh
Wujudnya
1) Barang konkrit/nyata
2) Barang abstrak
- meja, kursi, makanan, dll
- jasa guru, dokter, sopir, dll
Cara memperolehnya
1) Benda ekonomi (adanya terbatas dan perlu pengorbanan untuk memperolehnya)
2) Benda bebas (jumlahnya tak terbatas dan untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan)
- mobil, rumah, buku, dll
- air laut, udara, air hujan, dll
Kegunaannya
1) Barang konsumsi (yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia
2) Barang produksi (tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia, melainkan untuk menghasilkan barang jadi)
- makanan, pakaian
- mesin, barang modal, bahan
baku, dll
Hubungannya dengan benda lain
1) Barang subtitusi (saling mengganti)
2) Barang komplementer (salaing melengkapi)
- nasi dengan roti
- rotan dengan akar
- mobil dengan

Sedangkan jenis-jenis kegunaan benda (utilitas) untuk memenuhi kebutuhan manusia terdiri dari:
Element utility adalah benda berguna karena mempunyai zat asli yang dibutuhkan. Contoh: telur, umbi-umbian, dll.
Time utility adalah kegunaan benda karena waktu, contoh: jas hujan.
3.      8
 Place utility adalah kegunaan benda karena tempat, contoh: pasir di sungai dengan pasir di kota.
Form utility adalah kegunaan benda karena perubahan bentujnya, contoh: kulit ular jadi ikat pinggang, kayu jadi kursi.
 Ournership adalah kegunaan benda karena kepemilikan yang berbeda. Contoh: baju ketika di toko tidak bisa dipakai ketika sudah dibeli bisa dipakai.


MATERI PELAJARAN EKONOMI SMA KELAS X

3.1 Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi

A. Pengertian Ilmu Ekonomi

     Berikut ini adalah pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli ekonomi antar lain sebagaiberikut:.

                  1.   ADAM SMITH
Ilmu ekonomi secara sistemtis  mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbats guna mencapai tujuan tertentu

2.    DR.SOELISTIJO
Ilmu Ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana orang dan masyarakat menentukan pilihan mengenai penggunaan sumber daya yang langka dan mempunyai kemungkinan penggunaan alternatif untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk konsumsi berbagai-baga
i orang dan kelompok orang yang terdapat dalam masyarakat, baik kini maupun masa datang dan dengan menggunakan uang ataupun tidak.
 3.ALFRED MARSHALL
Ilmu ekonomis adalah ilmu a   tau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari

 4. ABRAHAM MASLOW
Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien

5.  M. MANULANG
Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa)

B . Pembagian Ilmu Ekonomi

1.Ekonomi sejarah:
 ilmu ekonomi yang bertugas memberikan gambaran serta pembahasan tentang  systemperekonomian di berbagai negara dan perkembangan teori ekonomi dari jaman ke jaman.

2.Ekonomi statistik:
Ilmu ekonomi bertugas mengumpulkan data tentang peristiwa ekonomi dan memberikan gambaran tentang keadaan ekonomi yang akan datang

3. Ekonomi Deskriftif
Ekonomi deskriftif menggambarkan keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka. Caranya adalah dengan mencatat atau mendafatarkan peristiwa-peristiwa ekonomi sehingga keadaan ekonomi itu tertulis dalam bentuk angka-angka. Melalui analisis terhadap hubungan dan perbandingan tadi, dapatlah diramalkan keadaan yang mungkinterjadi di masa dating.

4. Ekonomi Terapan
Ekonomi terapan merupakan penggunaan teori ekonomi pada masalah-masalah ekonomi tertentu. Dalam ekonomi terapan kita dapat melihat manfaat langsung teori ekonomi itu dalam kehidupan sehari-hari.

5. Ekonomi Teori
Ekonomi teori merupakan kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Ekonomi teori merupakan kerangka konsep. Kerangka seperti ini berasal dari data-data konkret yang disusun, diolah, serta diuji coba sehingga akhirnya membentuk asumsi yang bersifat umum. Teori ekonomi dibedakan menjadi dua yaitu:


a. Ekonomi Mikro
Ekonomi mikro menunjuk pada telaah cara bekerjanya sistem ekonomi yang dilakukan secara particular. Obyek material ekonomi mikro adalah individu per individu atau perusahaan satu per satu. Dari sudut individu misalnya perilaku konsumen dan selera konsumen. Sedangkan dari sudut perusahaan misalnya ongkos perusahaan, produksi perusahaan, penawaran dari perusahaan atau permintaan dari perusahaan, pasar, dan harga.

b. Ekonomi Makro
Ekonomi makro menunjuk pada telaah cara bekerjanya system ekonomi secara universal. Obyek material ekonomi makro dimulai dari mempelajari susunan perekonomian ari segala sudut. Apabila ekonomi makro mempersoalkan permintaan (seperti dalam ekonomi mikro), maka yang dimaksud bukan permintaan perorangan atau perusahaan tetapi permintaan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, ekonomi makro mempersoalkan pendapatan secara nasional, begitu pula produksi, konsumsi dan kesempatan kerja selalu secara menyeluruh.

C. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi.
Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin.

Prinsip Ekonomi dapat digolongkan sbb.

a.    Prinsip ekonomi konsumen
Konsumen adalah pengguna barang dan jasa.
dengan pendapatan yang diterima, konsumen berusaha mencapai kepuasan yang sebesar-besarnya  Oleh karena itu  maka konsumen perlu melakukan kegiatan selektif dalam membuat skala prioritas kebutuhanya.

b.    Prinsip ekonomi produsen
Produsen adalah orang yang menghasilkan /  menambah nilai guna barang dan jasa.
Produsen mempertimbangkan  agar menggunakan biaya produksi yang rendah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

c.    Prinsip ekonomi distributor
Distributor adalah orang yang menyalurkan barang dan jasa.
Distributor mempertimbangkan efisiensi jarak, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk menyalurkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan maksimal

D. Motif Ekonomi


Motif Ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi baik dari dalam diri manusia maupun dari luar/lingkungan.
Motif ekonomi dibagi 2 yaitu motif ekonomi individu dan motif ekonomi perusahaan.

Motif ekonomi individu antara lain :

motif memenuhi kebutuhan
motif mencari kekuasaan ekonomi
motif mencari penghargaan
motif sosial

Sedangkan motif ekonomi perusahaan antara lain :

motif mencari laba
motif menghasilkan produk tertentu dengan biaya seminimal mungkin
motif menjaga kontinuitas perusahaan

E Tindakan Ekonomi

Tindakan Ekonomi adalah segala usaha manusia untuk memenuhikebutuhan dengan pertimbangan yang baik berdasarkan skala prioritas untuk mencapai kemakmuran.
Kebutuhan adalah keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi yang sifatnya tidak terbatas

F. Politik Ekonomi

   Politik ekonomi adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk  
   memperbaiki   kondisi perekonomian yang sedang memburuk. contoh politik ekonomi al:
   politik moneter
G. Datum Ekonomi

Kata data berasal dari datum yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistik. Bila dilihat dari menurut asal sumbernya, data dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.  Sehingga setiap penelitan pasti memerlukan data sebagai bahan analisa.
Datum ekonomi adalah fakta yang tidak dapat dirubah dalam peristiwa ekonomi. Contoh :harga pasar yaitu harga yg terbentuk di pasar, tdk dapat dirubah baik oleh pembeli maupun penjual.jika penjual menurunkan harga maka ia akan rugi dan sebaliknya jika penjual menaikkan harga maka pembeli akan lari ke tempat yag lain.


Mau Dapat Uang Saat Internetan, Tanpa Modal Dan Bukan Tipu-Tipu : Klik Disini




Ujian Nasional Contoh Ketidakadilan.


UJIAN NASIONAL CONTOH KETIDAKADILAN.


UJIAN NASIONAL CONTOH KETIDAK ADILAN.
UJIAN NASIONAL CONTOH KETIDAKADILAN. 

Dilaksanakannya Ujian Nasional yang akan dilakukan mulai bulan April 2009 merupakan bukti ketidak adilan dalam pendidikan Nasional apalagi jika kriteria kelulusannya di samakan ( SMA 5,5 ) al ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang perlu dikaji ulang oleh Pemerintah.
1. Dilihat dari mutu pendidik. Mutu Pendidik di daerah perkotaan, pedesaan, jawa, dan di luar jawa yang sangat heterogen .Pendidik yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sama akan memiliki percepatan yang berbeda baik dari strategi pengajaran teknik pengajaran dan bahkan penerimaan informasi yang mendukung dalam PBM. bukti nyata adanya sosialisasi, pelatihan dan yang lain sering dilaksanakan guru - guru yang bahkan di perkotaan dan SMA yang telah maju. sedang di luar sana belum tentu semuanya mengebyamnya sehingga informasi kurang dipahami,secara tidak langsung nutu pendidik yang berbeda proses pembelajaran berbeda dan hasil yang berbeda. jika diukur dengan tolok ukur sama lalu ?
2. Peserta didik yang beragam dengan latar belakang sosial ekonomi, dan budaya yang beragam pula sehingga menimbulkan perbedaan pula dalam cara menelaah maupun menerima proses pembelajaran yang dilakukan. Seorang anak di Jakarta dan anak di Jawa tengh yang di desa hidup dilingkungan petani kecil. Motifasi belajarnya dan kesempatan belajarnya sampai sumber bahan ajarnya akan berbeda . anak dikota tahu teknologi cari bahan ajar mudah sehingga kesemuanya ini mempengaruhi juga daya serap dalam proses Pembelajaran.dan masih banyak kajian lain dalam hal ini.
3. Sarana dan Prasarana sekolah yang beragam . Perlu diketahui pada sekolah yang telah maju , sering pemerintah jika akan mengubah kebijakan maupun kurikulum yang diperbarui hanya menilik dari sekolah maju sebagai sarana uji coba misalnya dengan adanya pemberlakuan SSN , SKM dan yang lain sekolah unggulan yang memeng baik digunakan uji coba dengan kucuran dana yang lebih besar sedangkan setelah dianggap relefan dan dapat digunakan sekolah yang lain diwajibkan untuk mengikutinya. lantas apa yang dia perbuat. jika kita mau instropeksi diadakannya pembelajaran berbasis ICT / Teknologi masih banyak sekolah pinggiran yang belum mempunyai sarana computer untuk latihan siswanya.lantas bagai mana yang terjadi pelajaran komputer , pelajaran IPA seperti pelajaran Sastra . Hanya mendengar dan tidak pernah praktek. lantas kondisi ini diukur kebersilanya dengan tolok ukur yang sama bagaimana asilnya ?
4. Dan masih bayak faktor lagi misalkan tradisi , Budaya,Ltak Geografis yang berbeda semua juga mempengarui proses beljar yang berbeda juga hasil yang tidak sama.

DARI URAIAN DIATAS LANTAS BAGAI MANA SEHARUSNYA

Ujian Nasional Pasti Tetap di jalankan Untuk mengetahui potensi dan kemajuan peserta didik diukur secara Nasional sehingga mengetahui sekolah mana yang telah maju maupun sekolah mana yang belum berkembang dilihat dari hasil ujiannya. sehingga Pemerintah dalam membuat kebijakan harus disesuaikan dengan peta lokasi yang membutuhkan dan jenis kebijakan yang lain supaya pendidikan maju secara Merata.
Tetapi tolok ukur kelulusan di masing masing sekolah dapat ditentukan sendiri oleh sekolah . dan pada akhirnya wajib belajar akan terpenui dan kelulusan akan terseleksi dengan sendirinya dan jangan kawatir bagi penerimaan sekolah pun dapat dilihat dari hasil ujiannya. walaupun ada siswa yang tidak dapat sekolah tetapi diapun bisa lulus. dan yang seperti ini dialah yang akan terjun di dunia kerja sesuai skillnya.
Diposkan oleh drskusmonohadi di 19.32
Pendidikan Indonesia di 2012 Penuh dengan Ketidakadilan

Kamis, 3 Januari 2013 - 08:29 wib |

Foto : Okezone
JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bekerjasama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW), dan beberapa lembaga pendidikan lainnya menyampaikan, pada 2012 ini pendidikan Indonesia penuh dengan ketidakadilan.
Bertempat di Kantor ICW, Rabu 2 Januari, mereka mengungkap, bentuk ketidakadilan pendidikan di Tanah Air pada 2012, meliputi :

Komersialisasi Pendidikan: Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)
RSBI hanya menimbulkan kesenjangan sosial baru di kalangan warga negara karena hanya melayani anak-anak yang berkualitas dari kalangan ekonomi menengah atas. Hal ini membatasi akses masyarakat yang kurang mampu dan menghalangi kesempatan warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu.

Ketidakadilan dalam Ujian Nasional (UN)
Ketidakadilan dalam UN terlihat ketika sekolah di Indonesia dengan kualitas yang berbeda-beda harus menggunakan UN dengan standar yang sama sebagai alat ukur kelulusan siswanya. Seringkali soal-soal UN yang dibuat berorientasi pada situasi pendidikan di daerah pusat seperti Jakarta dan kurang memperhatikan kondisi di daerah-daerah kecil.

Kekerasan dalam Pendidikan
Pada 2012, pendidikan Indonesia diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan. Salah satunya adalah perkelahian antara siswa SMAN 6 dan SMAN 70 Jakarta yang sempat menjadi sorotan publik. Dalam peristiwa tersebut seorang siswa SMAN 6 Jakarta pun terpaksa merenggang nyawa. Selain itu, berbagai kasus tawuran pelajar pun sering kali terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Uji Kompetensi Guru (UKG)
Sejak Agustus 2012, pemerintah mulai melaksanakan UKG secara online. Hal itu dinilai sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan dilakukan secara online, guru hanya dinilai melalui ujian semata untuk melihat kemampuannya secara online. Padahal, guru-guru di daerah pedalaman masih banyak yang tidak melek teknologi dan sulit terjangkau oleh sinyal.

Perubahan Kurikulum
FSGI dan lembaga pendidikan lainnya menilai, perubahan kurikulum bukanlah hal yang mendesak, karena yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah kualitas tenaga pengajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk menjalankan kurikulum baru ini. Salah satunya seperti anggaran yang disediakan untuk pengadaan buku yang mencapai Rp10 triliun, sedangkan dana untuk pelatihan guru tidak dianggarkan.
Terlihat kesenjangan yang begitu jelas dalam hal tersebut. Guru dituntut untuk menerapkan kurikulum baru, namun guru sendiri belum memiliki kemampuan yang baik untuk menerapkannya di kelas.

Akses Pendidikan
Saat ini, masih banyak anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan karena sulitnya mendapatkan jalan untuk bersekolah. Permasalahan akses pendidikan ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil, melainkan juga di daerah perkotaan seperti Jakarta. Akses pendidikan di daerah perkotaan bermasalah karena persebaran sekolah yang berkualitas tidak merata. Selain itu, adanya persyaratan administrasi yang cukup memberatkan, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran, menjadi penyebab lain sulitnya anak-anak untuk mengenyam pendidikan.


Mau Dapat Uang Saat Internetan, Tanpa Modal Dan Bukan Tipu-Tipu : Klik Disini



Sistem Politik Di Inggris


SISTEM POLITIK DI INGGRIS

SISTEM POLITIK DI INGGRIS
SISTEM POLITIK DI INGGRIS
Bentuk negara Inggris adalah kerajaan. Inggris ini memiliki UUD (konstitusi) yang tertulis. Hal ini menjadi suatu keuntungan bagi pemerintah untuk menyesuaikan tindakan lembaga-lembaganya terhadap segala perubahan dan tuntutan dengan mudah di dalam prosedurnya. Masyarakat Inggris adalah masyarakat yang menghormati kebebasan dan hak asasi manusia serta menghormati simbol-simbol kekuasaan negara, yaitu ratu dan pemerintah.


Hidup adalah anugrah, banyak hal dalam hidup ini yang harus kita lalui. Kadang kala semua itu buat kita lemah,jenuh bahkan putus asa. Ada baiknya kita hibur diri dan pikiran dengan alunan music sambil baca artikel ini. Jika sobat setuju klik play pada video berikut. Terima kasih...!!!



Model SistemPemerintahan Inggris

Negara Inggris sebagai “Mother ofParliaments” telah banyakmemberikan sumbangan kepadaperadaban dunia, khususnyasumbangan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Namundemikian, bentuk pemerintahannyakurang jelas didefinisikan danagak sulit untuk dimengerti.
Di Inggris raja sebagai bagian dari badaneksekutif yang tidak dapat di ganggu gugat.Keluasaan raja bersifat simbolis karenakekuasaan sebenarnya berada di tanganperdana menteri yang memimpin paramenteri. Akan tetapi, pelaksanaan sistemperlementer di Inggris agak berbeda dengannegara-negara lain. Di Inggris perdanamenteri dapat sewaktu-waktu mengadakanpemilihan umum sebelum masa jabatanparlemen berakhir. Akan tetapi, hal inidilakukan atas saran perdana menteri.Pemilu dapat dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir misalnya jika kabinetdikenakan mosi tidak percaya.

Sejarah Pembentukan Sistem Pemerintahan Inggris

  • Negara yang pertama kalimenerapkan sistem pemerintahanparlementer ialah inggris.Kelembagaannya terdiri dari : 1)raja/ratu 2) kabinet 3) parlemen4) badan pengadilan.
  • Pemerintahan di inggris terdiridari tiga unsur pokok, yaknimahkota, kabinet, dan parlemen.

Beberapa ciri penting dariPemerintahan Inggris:

  • Negara Kesatuan (unitary state) dengansebutan United Kingdom.
  • Konstitusinya adalah hukum dasar yangmemberikan dan membatasi kekuasaan untukmemerintah dan tidak tertulis.
  • Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapibercampur baur.
  • Parlemen adalah bicameral, terdiri dari House of Commons atau Majelis Rendah danHouse of Lords atau Majelis Tinggi.Parliament Sovereingnity, merupakan salahsatu prinsip fundamental dari konstitusi.
  • Kabinet, adalah kelompok inti menteri-menteri yang dikepalai oleh PerdanaMenteri.
  • Her Majesty’s Opposition, adalah prinsipfundamental kedua dari konstitusi yang taktertulis.
  • Mahkota hanyalah tituler, bukanlahkekuasaan politik. Ia merupakan simbolkeagungan, kedaulatan, dan kesatuannasional, sama seperti bendera denganlambang Union Jack; tetapi menteri-menterilah yang sebenarnya memerintah.
  • Civil service (dinas sipil) adalah pegawaikarier yang mengadministrasikan hukum danmengimplementasikan kebijakan-kebijakaneksekutif dan parlementer.
  • Pemerintah Daerah sampai titiktertentu didesentralisasikan, dengankekuasaan ada di tangan Council yangdipilih oleh rakyat di daerah.
  • Badan Peradilan ditunjuk olehKabinet.
  • Habeas Corpus adalah hak sipil yangfundamental.


12.The rule of Law.

• The Rule of Law terdiri atas 3 prinsip:
–Hukum yang dibuat oleh Parlemenmempunya supremasi absolute ataskebijakan-kebijakan pemerintah yangmenyangkut rakyat.
–Kesamaan di depan hukum, kelas-kelasdianggap subjek-subjek yang sama olehhukum, pegawai pemerintah mendapatperlakuan sama dengan warga Negarabiasa di depan pengadilan.
–Konstitusi adalah akibat, bukan sebab darihak-hak individu. Pengadilan menetapkanhak-hak ini atas dasar kebiasaan danstatute yang ditetapkan oleh Parlemen.

Silsilah Keluarga Kerajaan BritaniaRaya (England] : 

  • George VI (14 Desember 1895-6Februari 1952)                                     
  • Putri Elizabeth Bowes-Lyon (4 Agustus1900-30 Maret 2002)
  • Elizabeth II
  • Prince Philip
  • Prince Charles

                    • Diana Frances Mountbatten-Windsor
                    • Prince Andrew, Duke of York
                    • Sarah, Duchess of York
                    • Prince William
                    • Prince Henry

Sistem politik di Inggris adalah demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut aliran liberalistik, yaitu mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya.

1.  Kekuasaan Legislatif

Lembaga legislatif Inggris adalah Parlemen. Parlemen Inggris terdiri atas dua kamar (bikameral), yaitu:
1.   House of Commons atau Majelis Rendah, adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik.
2. House of Lord atau Majelis Tinggi, adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan.
House of Commons memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada House of Lord.

2.  Kekuasaan Eksekutif

Badan eksekutif Inggris terdiri dari Raja atau Ratu sebagai bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat, serta kurang lebih 20 menteri yang bekerja atas asas tanggung jawab menteri (ministerial responsibility). Kekuasaan Raja bersifat simbolis, sedangkan kekuasaan sebenarnya ada di tangan Perdana Menteri yang memimpin para menteri, dengan kata lain kepala pemerintahan Inggris dijabat oleh seorang Perdana Menteri.

3.  Kekuasaan Yudikatif

Sistem pengadilan dikepalai oleh Pengadilan Senior Inggris dan Wales, yang terdiri dari:
1.   Pengadilan Tinggi
2.   Pengadilan Tinggi Kehakiman untuk kasus perdata
3.   Pengadilan Mahkota untuk kasus pidana
Mahkamah Agung Britania Raya merupakan lembaga peradilan tertinggi untuk kasus-kasus perdata maupun pidana di Inggris dan Wales. Mahkamah ini dibentuk pada tahun 2009 setelah perubahan konstitusi, yang mengambil alih fungsi yudisial dari House of Lords.

4.  Kabinet

Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet inilah yang benar-benar menjalankan praktek pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons.

5.  Pemerintahan Daerah

Inggris adalah negara kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas England, Scotland, Wales, dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (monarki). Inggris menganut sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada Council (dewan) yang dipilih oleh rakyat di daerah. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam tiga daerah, yaitu England, Wales, dan Greater London.

6.  Pemilu

Meski berbentuk kerajaan, demokrasi tetap tumbuh di Inggris karena berubahnya monarki absolut di Inggris menjadi monarki konstitusional. Parlemen Inggris dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis.

7.  Sistem Kepartaian

Inggris merupakan negara bersistem dwipartai, yang dalam sejarahnya kekuasaan bergilir antara dua kekuatan politik utama, yaitu:
1. Partai Buruh
2. Partai Konservatif
Selain dua partai diatas, juga terdapat partai yang kalah dalam pemilu dan menjadi partai oposisi. Para pemimpin oposisisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih penyelenggaraan pemerintah.(kecuali Louisiana).Meskipun telah menjadi negara bagian dari Britania Raya, sistem hukum Pengadilan Inggris dan Wales tetap digunakan. Berdasarkan Perjanjian Kesatuan, sistem hukum yang digunakan di Inggris dan Wales terpisah dengan sistem hukum yang digunakan.

Hukum

Sistem hukum Inggris yang berkembang selama berabad-abad adalah dasar dari sistem hukum umum yang digunakan di sebagian besar negara-negara Persemakmuran dan Amerika Serikatakan di Skotlandia. Esensi umum dari hukum Inggris adalah bahwa hukum dibuat oleh hakim yang berkedudukan di pengadilan, yang menerapkannya menurut akal sehat dan pengetahuan mereka (preseden).[102]
Sistem pengadilan dikepalai oleh Pengadilan Senior Inggris dan Wales, yang terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Kehakiman untuk kasus perdata, dan Pengadilan Mahkota untuk kasus pidana Sedangkan Mahkamah Agung Britania Raya merupakan lembaga peradilan tertinggi untuk kasus-kasus perdata maupun pidana di Inggris dan Wales. Mahkamah ini dibentuk pada tahun 2009 setelah perubahan konstitusi, yang mengambil alih fungsi yudisial dari House of Lords.[104] Keputusan dari Mahkamah Agung ini mengikat setiap pengadilan lainnya dalam hierarki dan harus sesuai dengan petunjuknya.

Kesimpulan
Negara Inggris adalah Negara besar yang memiliki pengaruh tersendiri terhadap Negara-negara lain terutama Negara berkembang danNegara miskin. Dalam bidang sosial, politik, hukum,dan budaya. Inggris dapat dikatakan berada dipuncak kualitas dari masing-masing aspec tersebut. Dalam bidang politik, terutama dilihat dari sistem pemerin tahannya, Inggris menjadi salah satu Negara yang menjadi panutan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Dalam hal ini, Inggris memiliki pengaruh dan ilmu tersendiri terhadap sistem pemerintahan parlementer. Oleh karena itu,Inggris disebut the mother of parliaments
Banyak Negara-negara berkembang yang mengikuti sistem pemerintahan seperti yang dilakukan Inggris. Namun, pada kenyataannya sistem pemerintahan tersebut tidak akan terlalu dapat diaplikasikan terhadap Negara yang bersangkutan. Maka, sistem pemerintahan yang diambil dari sistem pemerintahan Inggris lama-kelamaan akan terus dikembangkan oleh Negara yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan secara optimal oleh Negara tersebut.Berbeda dengan Negara yang mengaplikasikansistem pemerintahan Inggris, ada juga Negara-negara yang termasuk Persemakmuran Inggris dimana Negara tersebut benar-benar berkaitanlangsung dengan sistem pemerintahan yangditegakkan oleh Inggris.
Setiap Negara terutama masyarakat danpemerintahnya pasti menginginkan system pemerintahan yang baik bagi negaranya. Namun tidak semua dapat dilakukan. Intinya, setiap Negara yang berpikiran secara kritis akan terus mengembangkan sistem pemerintahan yang terbaik dan berusaha untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pemerintahan tersebut. Atau mungkin dapat mengambil hal-halyang positif dari berbagai sistem pemerintahan dan dapat membuat sistem pemerintahan sendiri yangberguna dan dapat dilaksanakan secara penuh dankeseluruhan.

Sistem politik di Inggris adalah demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut aliran liberalistik, yaitu mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Inggris adalah :
1.Inggris adalah negara Kesatuan, dengan bentuk pemerintahan monarki dan dengan sistem desentralisasi.
•Monarki :
Bentuk pemerintahan dimana kepala Negara dipilih oleh satu orang atau sekelompok orang. Kepala negaranya adalah Raja / ratu.
•Sistem Desentralisasi :
Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.
Kelebihan sistem ini : sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.
Kekurangan sistem ini : otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.
2.Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri+menteri). Sedangkan ratu sebagai kepala negara,
3.Menerapkan sistem pemerintahan parlementer

Sistem parlementer
sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya
Sistem presidensial

Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Prof. Damario Tanoto pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensil
Presiden adalah penyelenggara negara. Presiden menjabat dua jabatan sekaligus yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Parlemen tidak memilih presiden, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
Menteri-menteri dipilih langsung oleh presiden menjadi sebuah kabinet yang bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen secara presiden tidak dipilih oleh parlemen.
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer
Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kekuasaan besar parlemen meliputi  badan perwakilan dan lembaga legislatif.
Anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemiihan umum. Semakin besar perolehan partai atau bahkan memenangkan pemilu maka perwakilannya akan semakin banyak di parlemen.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.


Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.
Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan parlementer

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

KELEBIHAN
1.Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif
2.Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas
3.Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

KEKURANGAN
1.Kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer
2.Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan , karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh kabinet
3.Kabinet dapat mengendalikan parlemen, hal ini terjadi bila para anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas, karena pegaruh mereka yang besar di parlemen dan partai , anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen
4.Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif


Mau Dapat Uang Saat Internetan, Tanpa Modal Dan Bukan Tipu-Tipu : Klik Disini


Baca Juga : Informasi Sumber Politik Hidup Agar Meraih Kesuksesan Dan Kekayaan




Penerapan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

 Penerapan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat


Penerapan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pelaksanaan sila Pancasila ke-1

Hal utama yang harus diperhatikan adalah ketuhanan dengan sikap beragama.

Hal yang lain juga adalah kenyataan adanya perbedaan beragama di tengah masyarakat sehingga keyakinan dan kepercayaan masyarakat beraneka ragam. Pelaksanaannya bisa dilakukan sebagai berikut:

  • Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama yang dianut.
  • Menghormati, menghargai, dan bertoleransi terhadap pemeluk dan kegiatan peribadatan agam lain.
  • Melaksanakan ajaran dan moral agama tidak hanya dalam bentuk peribadatan atau hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dalam bentuk hubungan dengan sesama warga negara.
  • Melaksanakan ajaran dan moral agama dalam semua kegiatan kemasyarakatan (seperti dalam bekerja, bergaul dan sebagainya).
  • Membina kerukunan dan kedamaian hidup dengan pemeluk agama lain yang berbeda.

Pelaksanaan sila Pancasila ke-2

Hal    pokok    yang    menjadi   penekan   adalah   sikap   adil   dan   beradab.

Pelaksanaannya bisa dilakukan sebagai berikut:
  • Melaksanakan hak dengan cara tidak melanggar hak-hak orang lain serta ketertiban dan kepentingan umum.
  • Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, seperti pemaksaan, pengekangan, dan perampasan.
  • Tidak menganggap diri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan menganggap orang lain berkedudukan lebih rendah.
  • Menghormati, menghargai, dan menyayangi orang lain tanpa membedakan asal-usul suku, golongan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.

Pelaksanaan sila Pancasila ke-3

Sila  ini  memuat   nilai   pokok   persatuan.  Pelaksanaannya  bisa  dilakukan sebagai berikut:
  • Mengakui dan menghargai keberadaan suku-suku lain yang ada di Indonesia,
  • Membina kerja sama dan hubungan yang baik dengan individu atau masyarakat dari suku lain,
  • Mengutamakan kepentingan bersama (masyarakat) daripada kepentingan pribadi dan golongan, dan
  • Bersikap toleran terhadap pelaksanaan tradisi atau adat istiadat yang dilakukan masyarakat suku lain.

Pelaksanaan sila Pancasila ke-4

Dalam sila ini yang harus diperhatikan adalah musyawarah dan demokrasi. Pelaksanaannya bisa dilakukan sebagai berikut:
  • Memerhatikan aspirasi masyarakat atau anggota kelompok dalam setiap membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama,
  • Memberi kesempatan kepada masyarakat atau anggota kelompok untuk menyampaikan pendapat berkenaan dengan keputusan yang akan diambil bersama,
  • Mengutamakan cara musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama,
  • Menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah yang telah diambil dan disepakati bersama.

Pelaksanaan sila Pancasila ke-5

Sila  ini  memuat  nilai  pokok  tentang pemerataan keadilan. Keadilan adalah hal yang akan dan harus diwujudkan secara merata dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaannya bisa dilakukan sebagai berikut:
  • Berlaku adil terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, golongan, dan asalu-usul lain,
  • Ikut aktif menciptakan tata pergaulan dan kehidupan yang adil dalam masyarakat dan kelompok,
  • Ikut mendukung berbagai upaya penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan kelompok secara adil.

Penerapan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pelaksanaan sila Pancasila ke-1

Hal utama yang harus diperhatikan adalah ketuhanan dengan sikap beragama.Hal yang lain juga adalah kenyataan adanya perbedaan beragama di tengah masyarakat sehingga keyakinan dan kepercayaan masyarakat beraneka ragam. Pelaksanaannya bisa dilakukan sebagai berikut:
  • Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama yang dianut.
  • Menghormati, menghargai, dan bertoleransi terhadap pemeluk dan kegiatan peribadatan agam lain.
  • Melaksanakan ajaran dan moral agama tidak hanya dalam bentuk peribadatan atau hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dalam bentuk hubungan dengan sesama warga negara.
  • Melaksanakan ajaran dan moral agama dalam semua kegiatan kemasyarakatan (seperti dalam bekerja, bergaul dan sebagainya).
  • Membina kerukunan dan kedamaian hidup dengan pemeluk agama lain yang berbeda.

Pelaksanaan sila Pancasila ke-2

Hal    pokok    yang    menjadi   penekan   adalah   sikap   adil   dan   beradab. Pelaksanaannya bisa dilakukan sebagai berikut:
  • Melaksanakan hak dengan cara tidak melanggar hak-hak orang lain serta ketertiban dan kepentingan umum.
  • Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, seperti pemaksaan, pengekangan, dan perampasan.
  • Tidak menganggap diri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan menganggap orang lain berkedudukan lebih rendah.
  • Menghormati, menghargai, dan menyayangi orang lain tanpa membedakan asal-usul suku, golongan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.

Pelaksanaan sila Pancasila ke-3

Sila  ini  memuat   nilai   pokok   persatuan.  Pelaksanaannya  bisa  dilakukan sebagai berikut:
  • Mengakui dan menghargai keberadaan suku-suku lain yang ada di Indonesia,
  • Membina kerja sama dan hubungan yang baik dengan individu atau masyarakat dari suku lain,
  • Mengutamakan kepentingan bersama (masyarakat) daripada kepentingan pribadi dan golongan, dan
  • Bersikap toleran terhadap pelaksanaan tradisi atau adat istiadat yang dilakukan masyarakat suku lain.

Pelaksanaan sila Pancasila ke-4

Dalam sila ini yang harus diperhatikan adalah musyawarah dan demokrasi. Pelaksanaannya bisa dilakukan sebagai berikut:
  • Memerhatikan aspirasi masyarakat atau anggota kelompok dalam setiap membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama,
  • Memberi kesempatan kepada masyarakat atau anggota kelompok untuk menyampaikan pendapat berkenaan dengan keputusan yang akan diambil bersama,
  • Mengutamakan cara musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang menyangkut kepentingan bersama,
  • Menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah yang telah diambil dan disepakati bersama.

Pelaksanaan sila Pancasila ke-5

Sila  ini  memuat  nilai  pokok  tentang pemerataan keadilan. Keadilan adalah hal yang akan dan harus diwujudkan secara merata dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaannya bisa dilakukan sebagai berikut:
  • Berlaku adil terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, golongan, dan asal-usul lain,
  • Ikut aktif menciptakan tata pergaulan dan kehidupan yang adil dalam masyarakat dan kelompok,
  • Ikut mendukung berbagai upaya penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan kelompok secara adil.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut kerap terjadi dikalangan masyarakat, hal ini menunjukkan mulai lunturnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,  kemajemukan suku, bangsa, dan agama membuat indonesia sangat rentan akan konflik dan perpecahan di dalam masyarakat, kesadaran individu lah yang menjadi benteng terkokoh dalam menjaga nilai-nilai pancasila tetap lestari di tanah ibu pertiwi, sebagai pengontrol dan landasan serta tujuan dari bangsa ini.


Pada sila pertama pancasila disebutkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, berdasar sila tersebut jelas bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam, dengan ini bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius, nilai ketuhanan juga terlihat dengan adanya pengakuan terhadap kebebasan beragama yang diatur dalam undang-undang pasal 29 ayat 2, tidak ada paksaan atau diskriminatif terhadap agama satu dengan agama yang lain, akan tetapi konflik-konflik antar agama masih sering terjadi di indonesia, contoh saja masalah jemaat ahmadiyah yang tak kunjung menemui titik terang, selain itu ada pula jemaat yasmin yang masih belum bisa menempati tempat ibadat mereka yang disegel pemerintah daerah, meskipun jemaat yasmin telah memenangkan sengketa di tingkat kasasi, dari permasalahan ini saja sudah tampak bagaimana nilai-nilai pancasila mulai runtuh, mulai dari kerukunan beragama, musyawarah mufakat, serta kepemimpinan yang telah gagal dalam memimpin rakyat.


Selanjutnya pada sila ke dua di sebutkan KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, ini menyatakan bahwa dalam hidup ini dalam berperilaku kita harus  sesuai dengan hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang beradab, dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga terkandung makna bahwa apa yang kita lakukan harus berdasar pada kesesuaian hati nurani dan kesesuaian sebagai mahluk yang beradab, sehingga dalam berperilaku kita memiliki batasan –batasan yang diukur secara nurani, dengan tujuan agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar batasan-batasan keberadaban, akan tetapi banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran atas pelanggaran-pelanggaran sebagai bukti lemahnya penerapan nilai-nilai pancasila ini, masih ingat peristiwa tri sakti, yang menelan banyak korban tanpa ada titik terang pertanggung-jawaban hingga saat ini, serta masalah kemanusiaan etnis tiong hoa yang teramat sangat mengenaskan, hal-hal tersebut merupakan perbuatan di luar batas manusia sebagai mahluk yang beradab, ini merupakan suatu contoh besar dimana niali-nilai pancasila sebagai dasar filosofi negara tak di junjung lagi, juga sebagai cerminan atas pengingkaran nurani terhadap nilai-nilai luhur pancasila, dan perlu kita antisipasi agar tak terjadi kasus-kasus serupa yang teramat nista.


Selanjutnya pada sila ketiga berbunyi PERSATUAN INDONESIA, dimaknai bahwa kita sebagai bangsa yang majemuk baik suku, ras, agama dan budaya perlu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan , saling menghormati satu sama lain demi terciptanya persatuan yang damai dan sejahtera, sebagai bangsa yang besar membina persatuan dan kesatuan merupakan hal yang tidak mudah, perlu kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu sendiri, namun nilai-nilai tersebut nampaknya kini tak dianggap lagi sebagai nilai-nilai yang harus di junjung tinggi dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, lihat saja, perilaku tawuran pelajar yang terjadi setiap hari di berbagai tempat di negeri ini, sungguh merupakan perbuatan yang sangat disesalkan dan harus segera dibenahi, kaum terpelajar yang harus nya dapat menjadi contoh dan dapat menjadi piooner dalam berperilaku berbangsa dan bernegara berdasar pancasila, justru memperlihatkan perilaku yang bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan orang tua untuk segera membenahi hal tersebut, agar tercipta iklim yang damai, satu dan sejahtera di negeri ini.


Selanjutnya pada sila keempat berbunyi KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN, menjelaskan bahwa negara ini menganut sistem demokrasi, yang berarti bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.di mana setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat merupakan demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat, nilai-nilai ini yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para pejabat negara dan dijadikan dasar dalam membuat sebuah keputusan, akan tetapi fakta hari ini menunjukkan sikap yang bertolak belakang, lihat saja bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat justru lebih mementingkan kepentingan suatu golongan saja, serta lebih mengutamakan unsur politik di dalam nya. Ditambah lagi kasus korupsi yang kian menggurita, menunjukkan betapa bobrok nya pemerintahan di negeri ini, ini adalah buah dari pengingkaran nilai-nilai pancasila yang harusnya kita taati, tidak ada jalan lain untuk membenahi hal tersebut selain penegakan hukum yang harus ditegakkan secara tegas, adil dan bijaksana. Agar para pemimpin menjadi pemimpin yang mencintai dan memahami kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau golongan.


Dan yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, sila ini bermakna kemakmuran, kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat indonesia, idealnya semua warga berhak menerima dan memiliki kesempatan yang sama dalam hal pemenuhan kesejahteraan yang diberikan oleh negara, akan tetapi itu hanya omong kosong saja, lihat lah bagaimana penderitaan rakyat dipinggiran kota, serta nasib masyarakat yang ada di perbatasan, jauh dari kata layak dan bahagia, infrastruktur seperti jalan, sekolah dan pelayanan masyarakat nyaris tak pernah mereka nikmati, kalau pun ada itu sangatlah tidak layak, entah apa yang ada dipikiran para pemimpin negeri ini, kesenjangan ekonomi yang begitu jauh merupakan salah satu fenomena yang menunjukkan bagaimana pemenuhan kesejahteraan yang tidak merata, hal tersebut merupakan dampak dari proses pembuatan kebijakan yang hanya mementingkan golongan semata, kita sebagai warga negara harus melakukan kontrol terhadap hal tersebut, agar tercipta keadilan sosial yang merata.


MENGHADAPI KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA


Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di depan membawa berbagai akibat. Akibat itu, misalnya menjadikan masyarakat dan bangsa Indonesia sangat menderita dan mengancam integrasi nasional.

Bagaimana kita menanggapi kasus kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Sebagai warga negara yang baik harus ikut serta secara aktif (berpartisipasi) dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negaranya, termasuk masalah pelanggaran HAM. Untuk itu tanggapan yang dapat dikembangkan misalnya : bersikap tegas tidak membenarkan setiap pelanggaran HAM. Alasannya:

  • Dilihat dari segi moral merupakan perbuatan tidak baik yakni bertentangan dengan nilai - nilai kemanusiaan.
  • Dilihat dari segi hukum, bertentangan dengan prinsip hukum yang mewajibkan bagi siapapun untuk menghormati dan mematuhi instrumen HAM.
  • Dilihat dari segi politik membelenggu kemerdekaan bagi setiap orang untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintahannya. Akibat dari kendala ini, maka pemerintahan yang demokratis sulit untuk di wujudkan.

UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI DI INDONESIA


Meskipun Republik Indonesia lahir sebelum diproklamirkannya UDHR, beberapa hak asasi dan kebebasan fundamental yang sangat penting sebenarnya sudah ada dan diakui dalam UUD 1945, baik hak rakyat maupun hak individu, namun pelaksanaan hak-hak individu tidak berlangsung sebagaimana mestinya karena bangsa Indonesia sedang berada dalam konflik bersenjata dengan Belanda. Pada masa RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950), pengakuan dan penghormatan HAM, setidaknya secara legal formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak kurang dari tiga puluh lima pasal dalam UUD RIS 1949. Akan tetapi, singkatnya masa depan RIS tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan upaya penegakan HAM secara menyeluruh.


Kemajuan yang sama, secara konstitusional juga berlangsung sekembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan dan berlakunya UUDS 1950 dengan dicantumkannya tiga puluh delapan pasal di dalamnya. Pada masa berlakunya UUDS 1950 tersebut, penghormatan atas HAM dapat dikatakan cukup baik. Patut diingat bahwa pada masa itu, perhatian bangsa terhadap masalah HAM masih belum terlalu besar. Di masa itu, Indonesia menyatakan meneruskan berlakunya beberapa konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) yang telah diberlakukan pada masa Hindia Belanda oleh Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan pada tahun 1952.


Sejak berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam penegakan HAM. Sampai tahun 1966, kemunduran itu terutama berlangsung dalam hal yang menyangkut kebebasan mengeluarkan pendapat. Kemudian pada masa Orde Baru lebih parah lagi, Indonesia mengalami kemunduran dalam penikmatan HAM di semua bidang yang diakui oleh UUD 1945. Di tataran internasional, selama tiga puluh dua tahun masa Orde Baru, Indonesia mengesahkan tidak lebih dari dua instrumen internasional mengenai HAM, yakni Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan Konvensi tentang Hak Anak (1989).


Pada tahun 1993 memang dibentuk Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993, yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan nasional”. Komnas HAM dibentuk sebagai lembaga mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Meskipun Komnas HAM yang dibentuk itu dinyatakan bersifat mandiri karena para anggotanya diangkat secara langsung oleh presiden, besarnya kekuasaan presiden secara de facto dalam kehidupan bangsa dan negara serta kondisi obyektif bangsa yang berada di bawah rezim yang otoriter dan represif, pembentukan Komnas HAM menjadi tidak terlalu berarti karena pelanggaran HAM masih terjadi di mana-mana.


Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM, yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah, muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka. Gerakan ini memperoleh impetus dengan diterimanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundang-undangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang memungkinkannya dibentuk pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU tersebut dibuat.


Pada masa itu dikenal transitional justice, yang di Indonesia tampak disepakati sebagai keadilan dalam masa transisi, bukan hanya berkenaan dengan criminal justice (keadilan kriminal), melainkan juga bidang-bidang keadilan yang lain seperti constitutional justice (keadilan konstitusional), administrative justice (keadilan administratif), political justice (keadilan politik), economic justice (keadilan ekonomi), social justice (keadilan sosial), dan bahkan historical justice (keadilan sejarah). Meskipun demikian, perhatian lebih umum lebih banyak tertuju pada transitional criminal justice karena memang merupakan salah satu aspek transitional justice yang berdampak langsung pada dan menyangkut kepentingan dasar baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku pelanggaran HAM tersebut. Di samping itu, bentuk penegakan transitional criminal justice merupakan elemen yang sangat menentukan kualitas demokrasi yang pada kenyataannya sedang diupayakan.


Upaya penegakan transitional criminal justice umumnya dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yaitu jalur yudisial (melalui proses pengadilan) dan jalur ekstrayudisial (di luar proses pengadilan). Jalur yudisial terbagi lagi menjadi dua, yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM ditujukan untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 tahun 2000, sedangkan Pengadilan HAM Ad Hoc diberlakukan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya UU No. 26 tahun 2000.


Sedangkan jalur ekstrayudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) ditempuh untuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau dan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 tahun 2000. Upaya penyelesaian melalui jalur demikian haruslah berorientasi pada kepentingan korban dan bentuk penyelesaiannya dapat menunjang proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan upaya penciptaan kehidupan Indonesia yang demokratis dengan ciri-ciri utamanya yang berupa berlakunya kekuasaan hukum dan dihormatinya hak asasi dan kebebasan fundamental.

Selain itu Upaya penegakan HAM dapat melalui jalur Pengadilan HAM, mengikuti ketentuan-ketentuan antara lain, sebagai berikut:


Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan UURI No.26 Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM adhoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada tempat dan waktu perbuatan tertentu (locus dan tempos delicti ) yang terjadi sebelum diundangkannya UURI No. 26 Tahun 2000.

Agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur, maka pemeriksaan perkaranya dilakukan majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Lima orang tersebut, terdiri atas 2 orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc (diangkat di luar hakim karir). Sedang penegakan HAM melalui KKR penyelesaian pelanggaran HAM dengan cara para pelaku mengungkapkan pengakuan atas kebenaran bahwa ia telah melakukan pelanggaran HAM terhadap korban atau keluarganya, kemudian dilakukan perdamaian. Jadi KKR berfungsi sebagai mediator antara pelaku pelanggaran dan korban atau keluarganya untuk melakukan penyelesaian lewat perdamaian bukan lewat jalur Pengadilan HAM.


MENGHARGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

  • Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM.
  • Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi.
  • Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM.
  • Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga – lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM.
Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat.


UPAYA PENCEGAHAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA


Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindak lanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi.


Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian, perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.


Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak.

Selain hal-hal tersebut, perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai yang ditetapkan dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998.


Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum.

Mengingat bahwa dewasa ini bangsa Indonesia masih berada dalam masa transisi dari rezim otoriter dan represif ke rezim demokratis, namun menyadari masih lemahnya penguasaan masalah dan kesadaran bahwa penegakan HAM merupakan kewajiban seluruh bangsa tanpa kecuali, perlu diterapkan keadilan yang bersifat transisional, yang memungkinkan para korban pelanggaran HAM di masa lalu dapat memperoleh keadilannya secara realistis.


Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia.

Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  • Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
  • Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
  • Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
  • Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

Video Penerapan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat




Penerapan Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat oleh sulastri-galingging

Video bom bunuh diri dan baku tembak teroris pelaku bom dan polisi di sarinah jalan thamrin


Video lucu banget ngakak abis dan Status Lucu

Mau Dapat Uang Saat Internetan, Tanpa Modal Dan Bukan Tipu-Tipu : Klik Disini



Baca Juga : Informasi Cepat Sukses Dan Kaya Dengan Cara Halal 





Sistem dan Sejarah Hukum Gereja


Sistem dan Sejarah Hukum Gereja

Sistem dan Sejarah Hukum Gereja
Gereja

SISTEM DAN SEJARAH HUKUM GEREJA

A.   Latar Belakang

Sejak zaman gereja mula-mula, hingga zaman era-postmodern sekarang ini bukanlah hanya pemerintah saja yang memiliki hukum/aturan. Tetapi Gereja Tuhan tidak kalah saing akan hal itu, gereja juga memiliki suatu hukum dan aturan sendiri sebagai sebuah organisasi Gereja. Akan tetapi yang perlu diperhatikan hukum yang dimiliki oleh negara (pemerintah) tidak sama dengan hukum gereja. Hukum gereja mengacu kepada tata atau aturan gereja itu sendiri untuk hidup dan pelayanannya didalam dunia ini. Hukum gereja menata dan mengatur setiap hidup dan pelayanan gereja  untuk membangun kerohanian setiap jemaat. Setiap pelayanannya wajib diatur supaya tidak beratakan/kacau, melainkan sejalan atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga setiap pelayanan para pelayan Tuhan kepada jemaat dapat maksimal. Oleh sebab itu pada makalah ini, penulis akan membahas sebuah judul yaitu “Sistem dan Sejarah Hukum Gereja”, untuk menambah wawasan dalam berteologi dan untuk memperlengkapi diri menjadi seorang pemimpin gereja yang berkualitas kedepan. Untuk pembahasan lebih lengkap pada makalah ini,  dapat dilihat pada bab-bab berikutnya.

B.   Apa itu Hukum Gereja

Istilah “hukum” dipakai banyak arti  tidak hanya secara khusus, tetapi secara umum. Istilah hukum dalam arti umum adalah gagasan keteraturan, sehingga menjadi norma, kaidah, patokan, ukuran, peraturan, dan memungkinkan juga prakiraan, eksperimentasi, verifikasi dan falsifikasi.  Cangkupan arti umum sangat luas hampir meliputi semua bidang.[1] Oleh sebab itu itu berbicara mengenai “hukum gereja” akan mengerah kepada peraturan-peraturan dalam gerja. Menurut J. L. Ch. Abineno  mengartikan Hukum Gereja sebagai “ilmu yang mempelajari dan menguraikan segala peraturan dan penetapan yang digunakan oleh gereja untuk menata atau megatur hidup dan pelayanannya didunia.”[2] Demikian juga dengan definisi yang diberikan oleh Dr. M. H. Bolkestein, mengatakan bahwa Hukum Gereja adalah “merupakan aturan tentang perbuatan dan kehidupan gereja untuk menyatakan gereja sebagai Tubuh Yesus”. Tetapi sesungguhnya, hukum gereja tidak hanya sekadar mengenai peraturan. Cakupan hukum gereja lebih luas dari sekedar aturan, sebab berbicara mengenai pertanggungjawaban teologis dari aturan gereja.

C.   Istilah-istilah Yang dipakai dalam Hukum Gereja

1.    Ius Canonicum
Istilah “ius canonicum” sudah lazim dipakai. Sejak konsili Nicea tahun 325 dibedakan antara “kanones” (kanon: mistar, ukuran) untuk iman dan tata tertib gerejawi dan “nomoi” (undang-undang) untuk undang-undang sipil. Pada abad ke VIII kanonik dipakai dalam hukum gereja.
2.    Ius Divinum, Ius Sakrum, Ius Pontificium
Istilah-istilah ini kurang tepat, karena menunjukkan hanya salah satu aspek dari hukum gereja.
Ü  Ius divinium adalah hanya sebagian kecil dari hukum gereja yang bersifat ius divinium.
Ü  Ius sacrum adalah sejauh menyangkut hal-hal suci seperti liturgi sebagai perayaan misteri.
Ü  Ius pontificum adalah sejauh Paus sendiri memegang legislatif dan semua hukum gereja merupakan himpunan-himpunan keputusan-keputusan Paus.

Sejak tahun 1917 secara substansial hukum gereja dimuat dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Tetapi Hukum Gereja dan Kitab Hukum Kanonik tidak boleh disamakan begitu saja, karena diluarnya juga terdapat hukum gereja yang memang dikonsepkan yang tidak dimasukan didalamnya. Demikian juga tidak semua yang dimuat dalam Kitab Hukum Kanonik adalah hukum dalam arti sesungguhnya.[3]

D.   Pandangan Para Teolog Tentang Hukum Gereja

v  Pada abad ke-17 seorang teolog yang sangat terkenal G. Voetius dalam karyanya “Pillitica Ecclesistica”, menyebut Hukum Gereja sebagai ilmu yang suci tentang pemerintahan gereja yang kelihatan.
v  Pada abad ke-20, H. Bouwman dalam karyanya “Gereformeerde Kerkrecht”, ia berkata tentang” hukum yang berlaku dan yang harus berlaku” dalam gereja sebagai lemabaga.
v  Pada abad ke-20 juga seorang ahli teolog yang bernama Th. Haithjema dalam karyanya “Nederlands Hervormde Kerkrecht”, dimana ia tidak mau berkata tentang hukum gereja, tetapi  tentang “orde” atau “peraturan” dalam hidup dan pelayanan gereja.
v  Juga H. Berkhof dalam karyanya “Christelijk Geloof”, dimana ia lebih suka berkata “peraturan” atau “tata gereja” dari pada tentang hukum gereja.[4]

E.   Pengertian Gereja

Beribacara mengenai hukum gereja, terlebih dahulu harus mengerti pengertian gereja itu apa?. Gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu disebut ”eklesia”. Istilah Yunani ”eklesia” dibentuk dari perkataan ”ek” (dari) dan ”kaleo” (memanggil), yaitu mereka yang dipanggil keluar. Dalam Perjanjian Baru kata ”eklesia” dipakai kurang lebih dari 115 kali, yakni 10 kali dalam arti gereja seluruhnya (Mat 16:18), dan selebihnya dalam arti gereja lokal atau jemaat setempat (Mis Mat 18:17).[5] Jadi gereja atau ”eklesia” dapat diartikan bagai:
Ü  Persekutuan orang-orang yang dipilih, dipanggil dan ditempatkan didunia ini untuk melayani Allah dan melayani manusia.
Ü  Umat Allah yang “dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terangn-nya yang ajaib” untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Nya yang besar (bdg I Petrus 2:9).[6]

F. Sejarah Hukum Gereja

Gereja pada mulanya telah mempunyai peraturan-peraturan sendiri, dan peraturan-peraturan itu maki lama makin berkembang. Penelitian ilmiah tentang peraturan-peraturan itu baru dimulai kira-kira abad XII. Dibawah ini akan diketahui secara jelas bagaimana historis perkembangan Hukum Gereja:
Ü  Sampai abad ke III gereja hidup sebagai suatu perskutuan yang dimusuhi dan disiksa. Terutama dibawah pemerintahan Kaisar Diocletianus dan penganti-pengantinya (abad 303-311).  Pada saat itu gereja hampir tidak bisa menanggung beratnya siksaan yang dialami.
Ü  Pada tahun 312 datang perubahan dalam situasi itu. Dimana Kaisar Constantinus berhasil merampas kekuasaan disebelah Barat dari iparnya Lucianus dan disebelah Timur dari kerajaan Roamwi. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 313 keduanya mengeluarkan “keputusan Milan”  dengan memberikan kebebasan penuh kepada Gereja.
Ü  Keputusan yang penting ini kemudian diikuti oleh peraturan-peraturan lain seperti peraturan penerimaan warisan, peraturan tentang bantuan untuk mendirikan gedung-gedung ibadah yang sangat menguntungkan gereja. Keuntungan ini makin bertambah besar, waktu Constantinus mengalahkan Lucianus, pada tahun 324 dengan sendirian ia memegang kendali pemerintahan.
Ü  Akhir pada tahun 380, gereja diresmikan oleh Kaisar Teodosius menjadi gereja negara. Oleh peresmian ini gereja mulai menata (mengorganisasi) dirinya dan perlahan-lahan menyusun suatu “Hukum kanonik”, yang bukan saja mencangkup peraturan-peraturan untuk hidup kegerejaan tetapi juga untuk perkawinan, warisan, milik gereja, pelanggaran-pelanggaran, dll.[7]
Dari sumber sejarah ini dapat diambil kesimpulan, bahwa gerja mula-mula sudah meiliki peraturan-peraturannya walapun hanya dengan sederhana, dan dengan perubahan suasana tadi, terjadilah perubahan besar dari lembaga yang tidak dakui menjadi lembaga yang diakui dan menjadi gereja negara (380).[8] Dibawah ini dapat dilihat beberapa contoh, bahwa gereja pada mulanya telah mempunayi peraturan sendiri:
Ü  Selain dari padaperaturan etis (moral) dan liturgi, Didakhe (ajaran dari kedua belas rasul) yang disusun kira-kira pada akhir abad pertama. Disitu memuat peraturan-peraturan untuk hidup jemaat seperti peraturan tentang nabi, penatua-penatua (tua-tua) dan diaken-diaken.
Ü  Disamping “Didakhe” kita juga menyebut Traditio opostolica yaitu peraturan-peraturan dari gereja lama yang disusun kira-kira tahun 215 oleh Presbiter Hipolitus di Roma yang kemudian menjadi Uskup disitu.
Ü  Peraturan-peraturan lain yang penting pada waktu itu adalah Didaskalia (yang disusun pada bagian pertama dari abad III) dan Constitutiones apostolorum (yang disusun kira-kira tahun 380), keduanya berasal dari Timur-Tengah kemungkinan dari Syria.
Ü  Terutama konstitusi-konstitusi apostolis yang terdiri dari 8 buku adalah himpunan peraturan-peraturan Gereja yang penting. Buku-buku ini memuat antara lain: peraturan-peraturan “apostolis” tentang pemilihan, penahbisan dan kewajiban para roahiawan. Ciri-ciri dari paraturan ini adalah sifatnya yang “pseodopigrafis” dengan menunjukkan kepada asal-usul “apostolis” dari peraturan-peraturan itu, penyusun-penyusunnya berusaha memberikan wibawa yang lebih besar kepada peraturan-peratuuran tersebut.
Selain dari pada peratuuran-perraturan “apostolis” ini, yaitu peraturan-peraturan yang menurut penyusun-penyusunnya berasal dari para rasul. Sinode-sinode dan konsili-konsili mengambil keputusan-keputusan tentang ajaran, liturgi dan susunan gereja. Keputusan-keputusan (canones) ini dikumpulkan dan disimpan gereja. Disamping keputusan-keputusan (canones), para Paus Eropa Barat mendirikan dekrit-dekrit di bidang hukum (litterae decretales) untuk gereja.
Ü  Pada permulaan abad VI Dionysius Exiguus dari Roma mempersatukan keputusan-keputusan dari sinode-sinode dan dekrit-dekrit dari para Kaisar dari dua koleksi yang kemudian digabungkan menjadi satu dan disebut Corpus canonum atau juga CollectioDionysiana.  Dalam gereja di Spanyol, koleksi ini yang diintrodusir oleh Paus Hadrianus, dan terkenal dengan nama Dionysio-Handriana.
Ü  Sebelum “Dionysio-Handriana” gereja-gereja di Spanyol telah mengenal suatu kitab hukum yang lain dengan nama Hispana, yang menurut orang berasal dari Uskup Isidorus dari Sevilla.
Di Indonesia menurut Abineno, tidak perlu diuraikan secara terinci seperti perkembangan hukum gereja di Eropa Barat. Telah cukup kalau diketahui bahwa oleh perkembangan itu sebagai lanjutan dari perkembangan yang telah ditemukan diatas, hidup orang-orang Kristen semakin banyak dipagari oleh peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan oleh gereja. Penguasa hukum atas Imam dan Gereja, makin lama makin didasarkan oleh anggota-anggota gereja sebagai beban yang berat dan karena itu tidak disukai. Oleh sebab itu, mau tidak mau akan timbul reaksi terhadapnya.[9]

G.    Sistem/susunan yang dipakai dalam Organisasi Gereja

Didalam sebuah oraganisasi gereja ada empat bentuk sistem/susunan oragnisasi gereja:
*      Sistem/susunan Papal
Organisasi gereja Katolik Roma adalah Papal. Istilah Papal berasal dari kata “Papas” artinya Bapa. Dari Papas inilah kemudian menjadi istilah Paus. Paus dianggap sebagai pengganti atau Vicaris dari Petrus dan Petrus dianggap sebagai Vicaris Kristus. Bentuk organisasi ini ialah hierarkis (susunan berderajat/bertingkat), Hieros artinya Imam dan Arheim artinya memerintah. Dibawah Paus ada majelis Kardinal, jumlahnya kurang lebih 70 orang. Untuk memilih Paus Kardinal inilah yang akan memilihnya, peraturannya 15 hari setelah Paus wafat, majelis Kardinal akan memilih Paus yang baru disebuah tempat yang tertutup disebut Conclaaf. Paus yang terpilih jikalau hasil pemilihan itu sudah mencapai jumlah dua pertiga dari suara yang memailihnya, kalau belum tercapai, mereka terus memilihny secara tertutup samapai ada yang terpilih.
Dalam Roam Katolik tiap-tiap propinsi dibagi atas beberapa keuskupan yang dikepala Uskup. Keuskupan dibagi lagi atas beberapa Dekanant yang dikepalai oleh Pastor, dan Pastol dibantu oleh seorang Kapelan.  Daerah pekabaran Injil Roma Katolik dikepalai oleh seorang Apostolis Vicaris atau Apostolis Prefact. Apostolis Prefact mengepalai sebuah misi yang paling dalam pertumbuhan. Prefact itu belum diurapi sebagai Uskup, tetapi daerah Apostolis Prefact langsung dibawah perintah Paus.  Dalam konsili Vatican I (1870-1977)  ditetapkan bahwa “Paus tidak dapat silaf apalagi salah jika dia berbicara Excatedra (secara resmi berbicara dikursi suci di Vatican).” Inilah yang disebut “Onfeilbaarheid”,  dari Paus artinya “Paus tidak bisa diganggu gugat kalau ia berbicara excatedra”. Gereja Roma Katolik mempersatukan kuasa dan pengaruh Kristus dengan kuasa dan pengaruh gereja didunia ini. Bentuk Papal ini kelihatannya sebagai suatu bentuk organisasi duniawi yang kuat oleh karena ia didirikan menurut pertingkatan (hierarki) sama seperti pemerintahan dalam suatu negera.
*      Sistem/susunan Episkopal
Istilah Episkopos misalnya dalam Kis 20:28, berarti gembala, penilik  dan akhirnya penilik ini mendapat penekanan dalam pengertian Roma Katolik yang akhirnya menjadi Bishop (Uskup). Peraturan Episkopal timbul ditengah gereja Roma Katolik sebagi kritik terhadap bentuk Papal. Yang mengkritik ini tidak menerima kuasa Papas (Paus) yang tidak terbatas. Tetapi pengkritik ini menghendaki agar Paus itu tunduk kepada konsili. Dikalangan Roma Katolik timbul golongan Kurialis dan Konsiliaris. Golongan Kurialis menghendaki adanya bentuk Papal, sedangkan golongan Konsiliaris menghendaki agar kuasa Paus dibatasi dan tunduk kepada keputusan konsili (konsili: utusan uskup-uskup yang bersidang). Jadi disini kuasa tertinggi ditangan rapat (persidangan uskup-uskup). Hal ini bagi orang protestan, keputusan tertinggi ialah keputusan persidangan Sinode (utusan semua jemaat-jemaat, bukan hanya pendeta-pendeta).
*      Sistem/susunan Presbyterian Synodal
Istilah ini berasal dari “presbiteros” dan “sunhodas/sunhados”. Prebiteros adalah “penetua-penetua”, sun  artinya “bersama-sama” dan hados artinya “jalan”. Sinode (dari Sun Hados) berarti bersama-sama mencari jalan,  tidak ada totaliter atau otoriter/kekerasan yang hendak memaksakan kehendak seseorang atau satu-satu golongan. Penyebab disebut Synodal karena harus melalui sinode/berjalan bersama-sama/sama-sama mencari jalan. Dan utusan dari semua gereja-gereja; bukan hanya pendeta-pendeta yang menjadi anggota peserta sinode itu. Disebut presbiterial sebab sesudah memulai rapat atau persidangan presbiteros (penetua-penetua) didalam jemaat-jemaat lokal; maka majelis-majelis jemaat-jemaat lokal Congregation mengutus utusannya. Ini garisnya “dari bawah keatas”.  Tetapi mungkin ada juga pemikiran dari pemimpin (atas) dikirim kebawah untuk dibahas.

Gereja Jemaat setempat
Didalam presbiterial synodal ada hubungan timbal balik “dari bawah keatas” dan “dari atas kebawa”.
*      Sistem/susunan Congregational (Independentisme)
Peraturan Congregationalisme asalnya dari Robert Parker yang dipengaruhi oleh sekte Anabaptis, ia adalah seorang Inggris. Di tanah/negeri Inggris, oorang-orang Congregationalisme memisahkan diri dari gereja negara (Anglican) dan membentuk jemaat-jemaat sebagai imbangan dari gereja keseluruhan. Setiap “Congregation” (jemaat setempat) dianggap sebagai perhimpunan orang-orang beriman yang berdiri sendiri. Mereka mendasarkan pendiriannya kepada Matius 18:20 “dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku....”. Diantara jemaat-jemaat Congregationalisme tidak ada hubungan. Setiap jemaat setempat adalah independen (berdiri sendiri), kekuasaan terletak ditangan jemaat setempat.
Kelemahan dan kekurangan dari pada susunan Congregationalisme ialah mengabaikan persekutuan segala orang kudus. Didalam Congregationalisme, jemaat itu sendiri yang memilih, memindahkan, mengangkat, dan memberhentikan penjabat-penjabatnya. Walaupun ada pertemuan dengan jemaat-jemaat lain, pertemuan itu dianggap selaku musyawarh saja dan keputusan-keputusan tidak mengikat. Setiap jemaat berwenang untuk menjalankan keputusan itu atau menolaknya.
*      Sistem/susunan Caesaropapal atau Caesaropapaisme
Caesaropapal adalah bentuk sistem/susunan gereja yang dalam peraturan gerejanya memberikan kekuasaan terbesar kepada raja (kepada Caesar atau Tsar). Peraturan ini terdapat digereja Yunani yang Orthodoks. Peraturan ini disebut sebagai peraturan Bizantium.  Negara memberikan perlindungan kepada gereja, akan tetapi negara mempunyai hak untuk mencampuri urusan gereja. Caesar Constantinus Agung pada permulaan abad IV sudah mencobanya pada zaman dahulu, tetapi tidak diterima sesudahnya. Dasar-dasar Caesaropapal ada juga dalam gereja Anglican. Begitu juga terdapat digereja Lutheran di Norwegia.

*      Sistem/susunan Gereja Collegial
Istilah collega artinya teman. Gereja Collegial adalah berdasarkan perhubungan teman-teman.  Menurut peraturan ini, kekuasaan terletak dalam tangan anggota gereja sendiri yang memilih pengurusnya sebagai anggota perkumpulan biasa. Segala kepengurusan ditetapkan dengan dasar suara terbanyak, demokrasi. Keputusan itu harus dilaksanakan walaupun bukan kehendak Kristus. Dasar-dasar keduniawian yang lazim untuk perkumpulan dipakai dalam peraturan itu untuk gereja.
Sistem seperti ini sangat bertentangan dengan kekristenan, karena didalam gereja Tuhan bukan demokratisein (demos krazein), tetapi Kristus-sentris (Kristus-krazein) artinya pemerintahan Kristus, tidak selalu suara terbanyak menjadi kebenaran. Dalam gereja Collegial ini yang perlu ialah “pandai-pandai hidup” yang dicari dan digalang. Kalau dibandingkan dengan “vox populi vox dei” (suara rakyat adalah suara Tuhan). Hal seperti ini akan sangat berbahaya.bagi gereja bukan suara rakyat/demokrasi itu yang selalu menjamin kebenaran tetapi vox dei (suara Allah). Vox die itulah yang harus kita suarakan. Jangan pandai-pandai hidup, tetapi harus bersaksi. Menjadi seorang Hamba Tuhan, tidak muda bila ia menjadi Hamba Tuhan yang bersaksi. Menjadi Hamba Tuhan yang pandai-pandai hidup, itulah yang mudah tetapi tidak ada prinsip.[10]

H. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan bahwa hukum gereja adalah sebagai peraturan gereja yang digunakan untuk menata dan mengatur kehidupan pelayanan dalam gereja. Hukum gereja tidak hanya muncul pada abad pertengahan hingga sekarang ini, tetapi sudah ada sejak munculnya gereja didunia ini (sejak gereja mula-mula). Hukum gereja sangat penting untuk menyatukan dan memaksimalkan pelayanan kepada jemaat, agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan (untuk membawa kemuliaan bagi nama TUHAN). Para pelayan-pelayan Tuhan, tidak boleh melakukan pelayanan dengan semaunya sendiri, harus mengikuti peraturan yang sudah ditata atau ditentukan didalam sebuah organisasi gereja tersebut. Dan juga harus melakukan pekerjaan atau pelayanannya sesuai dengan jabatan yang ia miliki.


Mau Dapat Uang Saat Internetan, Tanpa Modal Dan Bukan Tipu-Tipu : Klik Disini